Bachtiar mengambil contoh kasus mesin jahit yang mendera Depsos itu sebagai basis logika. Menurut dia, gara-gara penegakan hukum yang sering tidak memperhitungkan asas praduga tidak bersalah, telah bermuara pada sikap ekstra hati-hati pejabat dalam bertindak. Namun bukan berarti ia tidak setuju dengan program pemberantasan korupsi. Semua setuju Korupsi menjadi masalah nasional, hanya caranya saja yang kadang menjadi alasan pejabat daerah untuk tidak melaksanakan program, ujar Bachtiar.
Sebenarnya (sifat berhati-hati-red) itu bagus, ujar Farhan Hamid. Tapi Farhan juga setuju pendapat Bachtiar. Akhir-akhir ini Depsos memiliki kendala di daerah. Para pejabat daerah sebagai pelaksana program cenderung malas bergerak karena takut tersangkut masalah hukum.Mereka jadi takut dipanggil karena dituduh melakukan korupsi, ujar Farhan.
Farhan berpendapat, mestinya para aparat penegak hukum itu duduk semeja dengan Depsos terlebih dulu sebelum melakukan penindakan. Mereka harus mencapai kesepahaman bersama. Semacam briefing lah.., ujar Farhan. Dalam hemat Farhan, program Depsos yang rata-rata bervisi mengentaskan kemiskinan mestinya dipandang oleh aparat penegak hukum sebagai langkah pencegahan timbulnya perbuatan kriminal. Menurut Farhan, kelompok orang miskin yang menjadi perhatian utama Depsos bakal jadi rentan masalah sosial termasuk meningkatnya kriminal ketika diabaikan oleh pemerintah. Para aparat itu juga mesti memahami seluk-beluk program yang dilaksanakan eksekutif termasuk latar belakangnya, sehingga ketika melakukan penindakan, tidak lantas justru menghambat berjalannya program. Logika-logika yang unik bukan?
















