Menteri Agama: Poligami Bukan Hak Asasi Manusia
Berita

Menteri Agama: Poligami Bukan Hak Asasi Manusia

Yang dijamin konstitusi sebagai hak asasi adalah kebutuhan seseorang untuk membentuk keluarga.

CRA
Bacaan 2 Menit

 

Pengamat masalah hak asasi manusia, yang baru dipilih DPR menjadi anggota Komnas HAM, Ifdhal Kasim memiliki pendapat serupa. Hak untuk membentuk keluarga hanya boleh digunakan sekali saja. Tidak bisa digunakan untuk berkali-kali, ujarnya.

 

Sementara itu, Wakil dari Komisi III DPR Nursyahbani Katjasungkana sependapat poligami bukan merupakan hak asasi. Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, Pasal 28 B UUD 45 menyebutkan kata-kata membentuk keluarga dan perkawinan, bukan disebutkan berpoligami. Istilahnya saja sudah lain, ujarnya

 

M Insa, pemohon judicial review, menilai sudut Pemerintah dan DPR tersebut justeru bisa menyebabkan pelanggaran HAM kepada istri kedua karena dilarang untuk melanjutkan keturunan. Mereka (pemerintah dan DPR,-red) kan menyerang saya dalam persidangan karena saya sudah memiliki anak, ujarnya kepada hukumonline.

 

Direktur Sokratin Incorporated itu lebih menyoroti keberadaan poligami sebagai hak asasi dilihat dari sudut Pasal 28 E UUD 1945 yang menyebutkan kebebasan seseorang untuk memeluk agama dan beribadat.  Menurut ajaran agama yang saya anut, perkawinan dianggap sebagai ibadah, ujarnya.

 

Sebaliknya, Nasaruddin Umar mengatakan tidak lazim dalam ajaran Islam menyebut poligami sebagai ibadah. Menurutnya, poligami dapat bernilai ibadah bila meniru Nabi Muhammad SAW yang berpoligami dalam rangka menolong janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan.

 

Bahkan, kata Prof. Nasaruddin, poligami dapat bernilai maksiat dan bahkan haram hukumnya dalam agama, apabila dalam berpoligami suami tidak dapat berlaku adil dan cenderung kepada salah satu isterinya atau menyakiti jiwa maupun raga istrinya.

 

Menafsirkan secara utuh

Ifdhal Kasim menyatakan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang mengatur mengenai hak-hak yang asasi tidak mengatur secara rinci karena hanya mengatur hal-hal yang dasar saja. Dalam UDHR, diatur bahwa tiap orang berhak membentuk rumah tangga tetapi tidak mengatur seseorang boleh berpoligami. Sehingga dapat ditafsirkan secara luas, ujarnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info