Ifdal meminta dalam menafsirkan konvensi-konvensi HAM harus secara utuh. HAM itu harus dilihat sebagai satu rezim, jadi semua konvensi merupakan satu kaitan, ujarnya. Dengan demikian UDHR terkait konvensi lain, khususnya yang mengatur mengenai hak perempuan. Melalui konvensi-konvensi yang lainlah pengaturan secara rinci hak-hak dasar yang tidak ditemukan dalam UDHR dapat terlihat. Pendapat Ifdhal ini dikuatkan Nursyahbani Katjasungkana.
Nursyahbani mengingatkan Indonesia telah meratifikasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women melalui UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Menurut Dewan Pembina LBH APIK ini, bila kita konsekuen dengan UU ini, seharusnya poligami tidak dapat diberlakukan sehingga terwujud apa yang disebutnya sebagai Free Poligami Society di Indonesia. Namun ia menyadari ketentuan UU Perkawinan yang mengatur Poligami sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan keadilan bagi perempuan.
















