Menuju Pasar Modal Yang Ber-good Corporate Governance
Fokus

Menuju Pasar Modal Yang Ber-good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan good corporate governance telah cukup lama dikenal dan menjadi perbincangan orang, khususnya di kalangan pelaku usaha di pasar modal. Sayangnya dalam prakteknya, perangkat yang menunjang terciptanya good corporate governance belum dlaksanakan sepenuh hati oleh para pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ari/APr
Bacaan 2 Menit
Menuju Pasar Modal Yang Ber-<I>good Corporate Governance</I>
Hukumonline

Sebelum masuk pada inti good corporate governance, tentunya kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan corporate governance.  Praktisi hukum, Todung Mulya Lubis dalam sebuah tulisannya pernah menuliskan bahwa governance itu mencakup mekanisme kompleks yang menyangkut proses, hubungan dan kelembagaan, dimana warga, kelompok, dan anggota masyarakat menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan, menengahi perbedaan-perbedaan, dan menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

Corporate governance atau sistem tata kelola perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme dalam perusahaan yang menyangkut proses, hubungan kelembagaan, di mana seluruh pihak yang terkait dapat menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan, menengahi perbedaan-perbedaan, serta menjalankan tugas dan kewajiban mereka di dalam sebuah perusahaan (corporate).

Pelaksanaan corporate governance dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergantung pada modal ekuiti serta modal pinjaman untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan mereka. Untuk kepentingan itulah, perusahaan tentunya perlu meyakinkan pihak penyandang dana bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu, memastikan bahwa manajemen telah bertindak sebaik mungkin. Kepastian seperti itulah yang diberikan oleh corporate governance.

Prinsip good corporate governance

Pada kenyataannya, banyak terdapat rumusan definisi dan tujuan dari good corporate governance, sebuah konsep yang mencuat di Amerika Serikat pada 1980-an. Namun demikian, tentunya ada prinsip dasar yang berlaku universal, seperti misalnya prinsip-prinsip pelaksanaan good corporate governance yang dirumuskan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Prinsip-prinsip tersebut mencakup hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

Prinsip lainnya adalah adanya perlakuan yang sama dari pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak  sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum.

Selain itu, terdapat pula prinsip transparansi atas semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (stakeholders) yang mengandung pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya. Selain itu, adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen, serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham.

Dasar hukum

Setidaknya, ada dua kategori perusahaan yang dikenal di Indonesia, yaitu perusahaan tertutup atau yang biasa disebut sebagai PT tertutup dan perusahaan terbatas terbuka atau yang biasa dikenal sebagai PT Tbk. Dari segi jumlah, PT tertutup jumlahnya tentu lebih banyak dibandingkan dengan PT Tbk. Karena memang, karakteristik kebanyakan perusahaan di Indonesia adalah perusahaan keluarga.

Dalam upaya menciptakan good corporate governance,  peraturan yang menjadi kerangka terpenting bagi kehidupan corporate governance adalah UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri yang memiliki Direksi dan Komisaris yang mewakili perusahaan.

Selain itu, terdapat pula peraturan lainnya, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Peraturan yang disebut belakangan adalah peraturan khusus (lex specialis) bagi PT Tbk yang tidak diatur dalam UUPT.

Pada dasarnya, kedua perangkat peraturan tersebut telah memuat dengan baik semua prinsip-prinsip mengenai good corporate governance. Hampir semua prinsip yang terdapat dalam OECD telah terakomodasi dalam kedua perangkat hukum tersebut. Bahkan khusus terhadap pemegang saham minoritas, tersedia pula mekanisme untuk membela haknya dari dominasi pemegang saham mayoritas yang sebelumnya praktis tidak mendapat perlindungan sama sekali.

Direksi dan komisaris

Di dalam UUPT, kepengurusan suatu perusahaan dijalankan oleh Direksi (Pasal 79-93 UUPT). Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Secara umum, kepengurusan yang dijalankan oleh Direksi tersebut merupakan kekuasaan untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun rincian dan lingkup kerja serta tanggung jawab Direksi, diatur secara lebih spesifik di dalam akta perusahaan atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Kewajiban Direksi yang terdapat dalam UUPT mengharuskan Direksi melakukan pencatatan kepemilikan saham dari semua anggota direksi, komisaris, maupun anggota keluarganya pada perusahaan maupun perusahaan lainnya, untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan.

Direksi juga harus melaporkan semua kerjanya kepada pemegang saham dan bertanggung jawab atas pelaksanaan audit atas pembukuan perusahaan. Untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, Direksi wajib harus meminta persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) maupun Komisaris. Dengan kewenangan dan kewajiban di pundak Direksi yang sedemikian rupa, seharusnya good corporate governance bisa dijalankan.

Berbeda dengan Direksi, Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direksi. Komisaris juga bisa memberikan nasehat kepada Direksi, dan jika perlu komisaris bisa memberhentikan sementara Direksi yang dianggap menyimpang dari tujuan perusahaan. Sama halnya dengan Direksi, seharusnya dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisaris, good corporate governance bisa dijalankan dengan baik.

Namun kenyataannya, tidak demikian. Banyak perusahaan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik. Krisis ekonomi sejak 1997 merupakan pelajaran bagi Indonesia, betapa selama ini banyak perusahaan yang dikelola secara asal-asalan. Perilaku bisnis konglomerasi telah menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan mengabaikan prinsip-prinsip good corporate governance.

Dalam sebuah diskusi yang dihadiri oleh beberapa Komisaris dari perusahaan-perusahaan besar dan ternama, terungkap bahwa selama ini, peran Komisaris yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan jalannya perusahaan, tidak berjalan dengan baik. Kebanyakan, Komisaris hanya datang pada saat perusahaan melakukan RUPS atau RUPS Luar Biasa (RUPSLB) saja.

Keputusan Direksi BEJ

Melihat kenyataan rentannya pengawasan terhadap perusahaan, maka penerapan prinsip-prinsip good corporate governance mulai ditegakkan. Bursa Efek Jakarta (BEJ) merupakan salah satu institusi yang telah mulai mewajibkan perusahaan yang tercatat di BEJ memiliki organ-organ yang mendukung terciptanya good corporate governance. Kewajiban tersebut tertuang dalam Keputusan Direksi PT BEJ No. Kep-315/BEJ/062000 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2000.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa prinsip utama yang dipegang dalam dunia pasar modal adalah prinsip keterbukaan (disclosure). Dengan prinsip keterbukaan ini, semua pemegang saham berhak mengetahui apa yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi perusahaannya. Terlebih lagi, perusahaan yang telah tercatat di suatu Bursa Efek, pemegang sahamnya adalah publik.

Sehingga sangat wajar jika BEJ mewajibkan perusahaan yang tercatat di sana memiliki organ-organ yang mendukung terciptanya good corporate governance. Pasalnya, kewajiban tersebut dimaksudkan sebagai alat pengawasan terhadap perusahaan yang tentunya juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.

Dalam Keputusan Direksi BEJ disebutkan bahwa setiap perusahaan yang tercatat di BEJ, wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 persen dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selain itu, organ lain yang juga wajib dimiliki oleh perusahaan yang tercatat di BEJ adalah Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan.

Komisaris Independen

Peran komisaris yang relatif pasif, memunculkan suatu anggapan bahwa komisaris tidak memililki manfaat alias sekadar pajangan. Selain itu, persoalan lain yang menyertai persoalan Komisaris adalah persoalan independensinya.

Selama ini, keberadaan Komisaris perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak dipegang oleh para pejabat di pemerintahan, baik yang masih aktif maupun yang sudah mantan. Hal ini mau tidak mau menimbulkan persepsi bahwa pengangkatan Komisaris atau Dewan Komisaris tersebut dimaksudkan dengan tujuan agar mempunyai akses ke instansi pemerintah ataupun dengan tujuan lainnya.

Dalam hal ini, tentunya integritas dan kemampuan dari Komisaris menjadi dipertanyakan. Terlebih lagi, independensinya menjadi diragukan karena hubungan khususnya dengan pemegang saham mayoritas. Karena biasanya, Komisaris merupakan wakil-wakil dari pemegang saham mayoritas.

Atas hal-hal tersebutlah, konsep Komisaris Independen mulai dipikirkan sampai pada akhirnya diatur secara khusus dalam Keputusan Direksi BEJ sebagai salah satu organ penunjang terciptanya good corporate governance.

Pengangkatan Komisaris Independen untuk meningkatkan efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komisaris Independen yang "bukan orang dalam" ini diharapkan akan menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Dasar hukum pengangkatan Komisaris Independen hanya peraturan Bursa Efek Nomor I.A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Batasan dan kriteria yang diatur dalam peraturan ini masih sangat umum, sehingga menimbulkan banyak interpretasi dari emiten Bursa. Dalam Peraturan BEJ memang disebutkan, komisaris diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali dalam RUPS. Sementara dalam UU PT Pasal 95 dinyatakan bahwa Komisaris diangkat oleh RUPS.

Dalam Keputusan Direksi BEJ, terdapat beberapa persyaratan untuk dapat menjadi Komisaris Independen pada perusahaan tercatat. Pertama, anggota Komisaris Independen tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan. Kedua, tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan atau Komisaris lainnya dalam perusahaan tercatat yang bersangkutan.

Ketiga, tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan. Keempat, memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dan kelima, anggota Komisaris Independen harus diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.

Komite Audit

Secara umum, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi  kepada Dewan Komisaris. Selain itu, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain meliputi: melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direksi BEJ, keanggotaan komite ini sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, di mana seorang di antaranya merupakan Komisaris Independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris perusahaan tercatat.  Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, nantinya Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikannya kepada seluruh anggota Direksi perusahaan tercatat. Komite Audit juga wajib menyampaikan laporan atas aktifitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

Selain Komisaris Independen dan Komite Audit, Keputusan Direksi BEJ juga mewajibkan adanya Sekretaris Perusahaan dalam setiap perusahaan tercatat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, fungsi Sekretaris Perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat dan pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk itu.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan tidak bisa dianggap sebelah mata dan jaangan dibayangkan harus mempunyai penampilan fisik yang menarik. Justru Sekretaris Perusahaan mempunyai peran penting sebagai "jembatan" antara perusahaan dengan masyarakat. Sekretaris Perusahaan bertugas untuk mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal. Selain memberi masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan yang ada, Sekretaris Perusahaan juga menjadi penghubung antara emiten dengan Bapepam dan masyarakat.

Jika dilihat dari dikeluarkannya peraturan yang secara spesifik mengenai kewajiban para perusahaan agar menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam perusahaannya, jelas telah ada suatu itikad baik yang dilakukan oleh BEJ. Dengan menerapkan good corporate governance ini, diharapkan perusahaan go public makin kredibel di mata masyarakat.

Sayangnya dalam prakteknya, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan good corporate governance. Sampai dengan Juni 2001, yang berarti setahun setelah pemberlakuan peraturan tersebut, baru 20 perusahaan tercatat di BEJ yang telah memiliki organ-organ perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi BEJ tersebut. Itu berarti baru sekitar 7 persen dari jumlah perusahaan tercatat, yang keseluruhannya mencapai 287 perusahaan tercatat di BEJ.

Hal ini menunjukkan bahwa perhatian perusahaan, terutama perusahaan yang tercatat di BEJ terhadap penerapan good corporate governance masih sangat kurang. Kalaupun ada yang sudah mulai menerapkannya, kebanyakan dari perusahaan tersebut masih menganggap penerapan good corporate governance hanya sebagai suatu ketaatan terhadap regulasi dan bukan sebagai kebutuhan.

Sayang juga, banyak perusahaan gopublic yang mempunyai nama besar enggan menerapkan good corporate governance. Beberapa perusahaan besar dengan aset besar dan pasar yang menjangkau mancanegara ini merasa kinerja perusahaanya sudah bagus. Selain belum menerapkan peraturan BEJ, beberapa perusahaan ini tidak transparan dan pelit membagi informasi kepada publik. Tentu saja ini bertentangan dengan satus mereka sebagai perusahaan go public.

Dalam Keputusan Direksi BEJ tersebut, memang disebutkan bahwa kewajiban memenuhi ketentuan mengenai good corporate governance harus dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2001. Namun sayang, tidak ada ketentuan yang menetapkan sanksi bagi perusahaan tercatat yang hingga 31 Desember 2001 tidak juga memenuhi kewajibannya.

Terkadang memang tidak baik memberlakukan sesuatu dengan paksa dan bukan karena keinginan si pelaku. Namun, melihat karakteristik dan budaya korporasi di Indonesia, tidak ada salahnya jika sesekali "menekan" perusahaan Tbk. yang lalai menerapkan good corporate governance. Toh, semua itu dilakukan demi terciptanya pasar modal yang ber-good corporate governance dan penegakan hukum juga.

Terwujudnya pasar modal yang ber-good corporate governance hanya akan berhasil kalau ada komitmen dari komunitas perusahaan di korporasi. Komitmen dan kesadaran bahwa good corporate governance merupakan solusi untuk menjadi perusahaan yang sehat dan terpercaya, bukan karena latah atau sekadar mengikuti peraturan. Kredibilitas perusahaan bisa menjadi jawaban ampuh bagi pemecahan krisis ekonomi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info