Indonesia, kata Chairul, masih menggabungkannya dengan model time control yang lebih mengedepankan pemberantasan kejahatan. Pilihan itu antara lain disebabkan tingginya kejahatan jalanan yang harus segera diberantas. Tidak mengherankan kalau acara kriminal di televisi Indonesia banyak disuguhi kasus tertembaknya tersangka dengan dalih hendak melarikan diri (meskipun tangan tersangka diborgol).
Miranda Rules
Editorial koran New York Times akhir Januari 1987 berjudul Guilt and Mr Meese memicu kembali debat sebagian ahli hukum Amerika tentang Miranda Rules. Bahkan empat tahun lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat menerbitkan putusan yang memperketat aturan-aturan Miranda. Mahkamah Agung memutuskan polisi harus mengeluarkan peringatan dulu sebelum mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan, tulis Washington Crime News Services, edisi 2 Juli 2004.
Miranda Rules sebenarnya lahir jauh sebelum putusan Mahkamah Agung AS di atas muncul. Ia biasanya merujuk pada nama Ernesto Miranda, pria yang pada 1963 masih berusia 23 tahun. Miranda ditangkap sebagai tersangka penculikan dan pemerkosaan remaja di Phoenix Arizona, Amerika Serikat. Setelah diinterogasi penyidik sekitar dua jam, Miranda akhirnya mengaku sebagai pelaku. Ia menandatangani BAP. Pada bagian akhir BAP tertulis bahwa Miranda menjawab secara sukarela, tanpa paksaan, dan paham akan hak-hak hukumnya. Di pengadilan Arizona, Miranda terancam hukuman 20 tahun penjara. Ia banding.
Kasus Miranda v Arizona itu akhirnya bergulir ke Mahkamah Agung AS. Pada 1966, Mahkamah Agung memutus perkara ini dengan suara 5 : 4. Mayoritas hakim berpendapat pengakuan Miranda diberikan ketika hak-haknya tidak dalam perlindungan. Spirit putusan itu adalah pengakuan tersangka tidak boleh diperoleh dengan cara melakukan kekerasan dan tekanan. Walaupun akhirnya Miranda mati secara mengenaskan di sebuah bar, putusan kasusnya dianggap sebagai salah satu landmark decision dalam sistem peradilan AS.
Putusan Miranda merembet menjadi isu nasional. Kongres AS menyambut putusan itu dengan membuat aturan yang mengharuskan penyidik membacakan hak tersangka untuk diam dan hak mereka mendapatkan pengacara sebelum interogasi dilakukan.Perdebatan mengenai Miranda Rules itu terus berlanjut hingga ke pemerintahan Bill Clinton ketika muncul kasus United States v Dickerson (1999).
Bantuan hukum
Esensi Miranda Rules antara lain adalah perlindungan hak tersangka atas bantuan hukum. Pasal 54 KUHAP telah menggariskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum untuk setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan dirinya. Kalau ditahan penyidik, seseorang dapat menghubungi penasihat hukum. Kalau tak mampu, negara bisa menyediakan.
Karena itu advokat Palmer Situmorang minta Pemerintah terus mendorong institusi hukum, khususnya pengadilan, menyediakan pos-pos bantuan hukum yang akan membantu pencari keadilan. Pemerintah bisa menjadi motivator untuk mendorong pengadilan menyediakan pos-pos bantuan hukum, ujarnya.
















