Menunggu Miranda Rules di Ruang Penyidikan
Utama

Menunggu Miranda Rules di Ruang Penyidikan

Mahkamah Agung pernah membebaskan terdakwa dari tahanan lantaran selama proses penyidikan tersangka tidak didampingi penasihat hukum.

Mys/Mon/CR-Y
Bacaan 2 Menit

 

Palmer juga mengkritik kebiasaan pengadilan membelakangkan perkara orang-orang marjinal. Mengedepankan sidang-sidang sengketa bisnis (perdata) ketimbang perkara pidana, apalagi perkara cere, adalah wujud kebijakan menomorduakan perkara mereka yang mengharapkan bantuan hukum cuma-cuma.

 

Padahal bantuan hukum bisa menjadi suatu keniscayaan. Bila penyidik, jaksa, atau hakim mengabaikan hak tersangka mendapatkan bantuan hukum, akibatnya bisa fatal. Dalam kaitan itu, Hakim Agung Artidjo Alkostar menyarankan perlunya dibuat mekanisme bagi hakim untuk mengecek apakah tersangka/terdakwa sudah mendapatkan bantuan hukum yang layak atau belum. Mekanisme itu penting lantaran hakim tidak melihat secara langsung BAP disusun dan bagaimana penyidik mendapatkan pengakuan dari tersangka/terdakwa. Faktanya, banyak pengakuan dari terdakwa di persidangan bahwa mereka ditekan selama proses penyidikan, bahkan ada yang mengaku disiksa.

 

Kalau hakim yakin hak-hak tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi penyidik, bisa saja hakim meloloskan terdakwa dari jerat hukum. Salah satu ‘yurisprudensi' terkait hal ini adalah putusan no. 367 K/Pid/1998.

 

Register perkara ini merujuk pada kasus pembunuhan sadis La Makka, warga Dusun Tanatemparee, Palippu, Wajo Sulawesi Selatan. Diduga pelakunya adalah La Noki bin La Kede, warga setempat yang tak lain adalah saudara kandung korban. Pengadilan Negeri Wajo menghukum terdakwa 12 tahun penjara lantaran terbukti melakukan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP). Lantaran dihukum lebih berat dari tuntutan jaksa, terdakwa La Noki mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Ujung Pandang menguatkan hukuman semula, bahkan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

 

Nasib La Noki berubah seratus delapan puluh derajat di tingkat kasasi. Majelis hakim agung beranggotakan H. Kahardiman, H. Tjung Abdul Muthalib, dan H. Achmad Kowi membatalkan putusan banding. Permohonan kasasi jaksa dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim memerintahkan La Noki segera dibebaskan dari tahanan. Kok bisa?

 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim agung menyitir fakta yang terungkap bahwa selama tiga kali penyidikan di Kepolisian dan satu kali di Kejaksaan, terdakwa tak pernah didampingi penasihat hukum. Walaupun di pengadilan La Noki didampingi pengacara, hakim agung menilai ada kesalahan dalam penyidikan. Tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum selama penyidikan, dinilai majelis ‘bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum'.

 

Meski berbeda nasib dan beda kewarganegaraan, kasus Ernesto Miranda dan La Noki mengajarkan pentingnya penyidik, jaksa dan hakim menghargai dan melindungi hak-hak tersangka/terdakwa atas bantuan hukum.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info