Ketua Klaster Pendanaan Syariah AFPI, Chairul Aslam mengatakan ada beberapa isu terkait pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Antara lain peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang perlu ditingkatkan. Kemudian soal manfaat ekonomi sebagaimana SEOJK 19/2023 dikaitkan dengan akad berbasis bagi hasil. Kendati demikian, platform fintech pendanaan peer to peer (P2P) lending syariah masih punya celah besar yang berpotensi dapat dimanfaatkan.
“Kita masih punya peluang,” katanya dalam kegiatan diskusi yang dirangkai dengan penyerahan santunan secara simbolis dan buka puasa bersama, Jumat (22/3/2024)..
Wakil Ketua Klaster Pendanaan Syariah AFPI, Randi Ikhlas Sardoni, menambahkan AFPI terlibat dalam proses revisi Peraturan OJK (POJK) No.10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu AFPI menerima aspirasi dari para anggotanya agar OJK mengatur kekhususan bidang syariah, terutama terkait manfaat ekonomi berbasis bagi hasil.
“Setidaknya 2 kali melakukan rapat dengan OJK, terakhir November 2023. Kami usulkan perubahan POJK 10/2022 agar ada kekhususan untuk pengaturan manfaat ekonomi,” usulnya.
Selaras itu, Randi melihat SEOJK 19/2023 menyamakan batas manfaat ekonomi atau bunga dengan persentase. Dikaitkan dengan akad berbasis bagi hasil, maka aturan tersebut patut dicermati. Syukurnya, OJK juga memberikan perhatian terhadap usulan AFPI dan meminta masukan seperti apa pengaturan yang diharapkan untuk sektor syariah.
Tidak pas
Sharia Compliance Manager ALAMI Group, Zuel Fahmi Musa menjelaskan akad di lembaga keuangan syariah menggunakan mekanisme kemitraan bagi hasil, yakni musyarakah dan mudharabah. Sebab penekanannya prinsip keadilan dan berbagi risiko dalam bisnis. Batas manfaat ekonomi yang diatur SEOJK 19/2023 dirasa tidak pas ketika diimplementasikan dalam akad syariah terutama bagi hasil.
Beberapa fatwa yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberian panduan terkait akad antara lain fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018. Zuel menjelaskan bagi hasil mengacu pada pendapatan dan tidak tepat jika dibatasi presentase.
“Jadi berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah, bagi keuntungan berdasarkan nisbah,” urainya.
Chief Financial Officer Ethis Indonesia, Jamil Abbas, menilai salah satu alasan OJK mematok manfaat ekonomi dalam presentase tertentu dalam rangka melindungi UMKM. Tapi lebih baik mekanisme untuk memproteksi UMKM dengan mendorong akad musyarakah, karena relatif memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Selain itu, perlu dipisah antara P2P lending produktif dan konsumtif.
“Jika tidak dipisahkan yang produktif cenderung menjadi korban,” pungkasnya.
















