Problem perpindahan dukungan Partai Politik kepada pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali mengemuka di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sebagaimana terlihat dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tahun 2024 lalu.
Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 151/PHPU.BUP-XXII/2025 ini diperiksa oleh Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara Pemohon perkara a quo diketahui adalah Pasangan Calon Nomor urut 1 Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul.
Baca Juga:
Begini Mekanisme Sidang Perselisihan Pilkada 2024 di MK
Hakim Konstitusi Saldi Isra Ingatkan Para Pihak PHP Kada Perkuat Bukti
Dalam Petitumnya Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU kabupaten Tapanuli Tengah dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih.
“Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Khairul Kiyedi Pasaribu-Darwin Sitompul sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih,” ujar Kuasa Hukum Pemohon, Andi Mansar saat membaca Petitum dalam persidangan, Kamis (9/1/2025) kemarin.
Salah satu alasan yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya adalah tentang perpindahan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya telah diberikan kepada Pemohon kemudian berpindah ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.
Menurut Kuasa Hukum Pemohon, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
