Menyoal Pengalihan Dukungan Parpol di Sengketa Hasil Pilkada
Utama

Menyoal Pengalihan Dukungan Parpol di Sengketa Hasil Pilkada

Sikap KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kainama yang menerima pendaftaran calon kepala daerah yang mengalihkan dukungan parpol pengusung berbeda dengan Sikap KPU Kabupaten Kendal yang menolak pengalihan dukungan parpol atas paslon yang diusung sebelumnya.

Hukumonline News
Hukumonline News
Moch. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 4 Menit

“Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang telah mendaftarkan paslon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menarik pengusulannya sejak didaftarkan,” demikian bunyi Pasal 100 ayat (1) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 itu. 

PHPU Kabupaten Kaimana
Selain Tapanuli Tengah, gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah yang juga menggunakan dalil perpindahan dukungan Partai Politik pasca pendaftaran dilakukan juga terjadi pada gugatan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana. 

Pasangan Nomor urut 2, Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada lewat Kuasa Hukumnya, R.A Made Damayanti Zoelva juga mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU) Kabupaten Kaimana menggunakan dalil tersebut.

Dalam Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyebutkan terjadi pelanggaran administrasi pencalonan yang dilakukan salah satu Partai Politik pengusung Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana. 

“Partai Amanat Nasional beralih mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanpa ada kesepakatan dengan Pemohon dan atau gabungan partai Politik yang telah mengusung Pemohon sebagai pasangan calon,” bunyi salinan permohonan ini. 

Menurut Pemohon, dalam perkara a quo, tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana yang menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melanggar ketentuan Passal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Pasal 100 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. 

Pemohon mengaku telah mendapat dukungan dan persetujuan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasar Surat Partai Amanat Nasional tanggal 15 Agustus 2024. Kemudian pada 27 Agustus 2024, Pemohon mendapatkan dukungan dari gabungan koalisi Partai Peserta Pemilu diantaranya PAN salah satunya dengan kesepakatan koalisi yang dituangkan dalam Form Model B. Pencalonan Parpol KWK.  

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info