Menurut Robaga, memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa oknum pengacara yang terlibat kasus mafia hukum. Namun, lanjutnya, ulah satu atau dua oknum pengacara tidak serta merta dapat dijadikan dasar kesimpulan bahwa profesi pengacara adalah biang keladi kasus-kasus mafia hukum. “Tidak semua pengacara itu buruk,” tukasnya.
Dia menegaskan bahwa sejumlah kalangan pengacara, khususnya pengacara muda dan daerah, memiliki semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Semangat ini, kata Robaga, jangan sampai redup gara-gara pernyataan-pernyataan sejumlah pejabat penegak hukum. “Kami minta aparat penegak hukum tidak asal blaming (menyalahkan, red.) begitu, ayo kita berantas mafia hukum sama-sama,” pinta Robaga lagi.
Berdasarkan pantuan hukumonline, per Sabtu (25/6), petisi sejauh ini telah diteken oleh 24 orang. Menurut Robaga, jumlah penandatanganan petisi kemungkinan lebih dari apa yang tercatat di laman http://www.petitiononline.com/peradi/petition.html. Pasalnya, kata Robaga, petisi juga disebar melalui medium lain seperti mailing list Peradi. Lalu berapa jumlah penandatangan yang ditargetkan penggagas petisi? Soal ini, Robaga menjawab “tidak ada target, kami hanya ingin menggugah kesadaran para pengacara aja.”
Hingga berita ini dipublikasikan, hukumonline telah berupaya menghubungi para pejabat penegak hukum terkait. Namun, tidak berhasil. Nanan, misalnya, tidak berhasil ditemui di Mabes Polri. Upaya meminta tanggapan perwakilan Mabes Polri juga menemui jalan buntu. Kabag Penum Mabes Polri Boy Rafli Amar menolak berkomentar.
Hasil yang sama juga diperoleh hukumonline ketika mencoba menghubungi anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Sentosa. Telepon dan pesan singkat yang dikirimkan hukumonline tidak direspon oleh Ota –begitu ia biasa disapa-.
