Pernyataan Wakil Kepala Polri RI Nanan Soekarna dalam acara sosialisasi Instruksi Presiden No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011, berbuntut panjang. Kalangan pengacara keberatan dijadikan kambing hitam oleh Nanan terkait maraknya kasus mafia hukum belakangan ini, khususnya yang melibatkan aparat Kepolisian.
Dalam acara yang diprakarsai oleh United Nations Office on Drugs and Crimes itu, Nanan memang terang-terangan menyebut kalangan pengacara sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya kasus mafia hukum. “Yang mengiming-imingi polisi ya lawyer, coba sebut kasus hukum yang tersandung mafia peradilan, pasti pakai lawyer,” ujar Nanan, kala itu.
Pernyataan inilah yang membuat kalangan pengacara meradang. Ungkapan protes dikemukakan sejumlah pengacara melalui situs-situs jejaring sosial. Sebagai bentuk protes, kemudian digagas pula sebuah petisi yang intinya menuntut Nanan untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Ditayangkan di laman http://www.petitiononline.com/peradi/petition.html, petisi itu ditujukan kepada enam pihak yakni Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Pimpinan KPK, Kapolri, dan masyarakat pengguna jasa hukum.
Walaupun bertajuk “Advokat Indonesia Menuntut Pembuktian Pernyataan Komjend Nanan Soekarna”, tetapi yang disasar penggagas petisi sebenarnya tidak hanya Nanan. Dua nama pejabat lain yang disebut dalam petisi adalah Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa dan Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa. Ketiganya, disebutkan dalam penjelasan petisi, dianggap telah melancarkan tuduhan yang tidak berdasar dan mendahului putusan pengadilan mengenai profesi pengacara sebagai penyebab terjadinya praktik mafia hukum.
Pernyataan-pernyataan Nanan, Harifin, dan Achmad Santosa dinilai mendiskreditkan dan merugikan profesi advokat. Penggagas petisi bahkan menuding balik bahwa pernyataan-pernyataan itu adalah bentuk pembelaan diri serta upaya mencari kambing hitam semata oleh aparat penegak hukum yang tidak mampu menunjukkan prestasi signifikan dalam program reformasi birokrasi.
1. Bahwa kami sangat menyesalkan pernyataan-pernyataan yang menjadikan profesi kami sebagai “kambing hitam” atas kegagalan institusi Negara yang tidak mampu memberantas/membersihkan korupsi di Republik yang tercinta ini. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dibuktikan itu melalui mekanisme hukum yang berlaku adalah suatu kebohongan publik yang dapat membodohi masyarakat luas atas kegagalan Pemerintah RI, termasuk didalamnya adalah Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI dan Mahkamah Agung RI dalam memberantas Mafia Hukum yang bercokol di Instansi-instansi Penegakan Hukum Pemerintah dan Pengadilan-pengadilan di bawahnya; 2. Bahwa dalam suatu proses pemeriksaan perkara, profesi Advokat sebagai profesi yang terhormat (officium nobile) yang bertugas sebagai Kuasa Hukum atau Penasehat Hukum bagi pihak-pihak/anggota-anggota masyarakat yang menjadi Pencari Keadilan (Justitiabelen), sama seperti Penyidik/Penuntut Umum/Hakim, harus melaksanakan tugas pekerjaannya tersebut secara sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya maupun kode etik profesi (Kode Etik Advokat Indonesia) yang berlaku. Keberadaannya mana sangat dibutuhkan oleh para Pencari Keadilan untuk dapat terselenggaranya suatu peradilan yang adil, jujur dan tidak memihak (fair trial); 3. Bahwa adalah benar suatu tindak pidana suap (in casu dalam suatu proses pemeriksaan perkara hukum) dapat terjadi jika terdapat penerima suap dan penyuapnya, namun dalam hal ini, kami perlu mengingatkan tindak pidana suap tentu tidak akan terjadi apabila para Pejabat Pemegang Kewenangan-nya tidak atau tidak dapat “memperjualbelikan” kewenangan dan/atau kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Kondisi ideal tersebut hanya dapat tercapai jika orang-orang yang diangkat sebagai Penyidik/Penuntut Umum/Hakim adalah orang-orang yang lurus dan jujur serta memiliki integritas pengabdian yang besar kepada Bangsa dan Negara untuk menegakan hukum, kebenaran dan keadilan bagi pihak-pihak/anggota-anggota masyarakat yang menjadi Pencari Keadilan maupun terdapat dan berjalannya secara baik sistem pengambilan keputusan/sistem pengawasan/sistem pembinaan di dalam Instansi-instansi Pemerintah Penegak Hukum dan Pengadilan-pengadilan/Mahkamah Agung RI; 4. Bahwa keadaan ideal atas para Penyidik/Penuntut Umum/Hakim yang bertugas tersebut adalah juga keadaan yang sangat didambakan oleh kami para Advokat Indonesia, sehingga tidak lagi terdapat penggunaan-penggunaan kewenangan yang tidak patut (sewenang-wenang dan/atau opini subyektif) ataupun pelampauan kewenangan yang hanya akan menciptakan pelanggaran hak asasi, ketidak-adilan dan kesengsaraan bagi pihak-pihak/anggota-anggota masyarakat yang menjadi Pencari Keadilan maupun tidak lagi terdapatnya Putusan-putusan Pengadilan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang ada; 5. Bahwa dengan demikian, kami menghimbau kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Kepala Kepolisian RI dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk meralat kembali pernyataan-pernyataannya yang tidak pantas tersebut, agar tidak menimbulkan kebingungan dan salah pengertian di tengah masyarakat atas profesi Advokat yang juga menjadi bagian dari Catur Wangsa Penegak Hukum Indonesia disamping Hakim, Jaksa dan Polisi (termasuk Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI), serta untuk kemudian kita bersama-sama berbuat dan mengatakan “tidak” pada upaya penyuapan dan penerimaan suap yang mengotori pelaksanaan tugas kita bersama dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan di Negara kita tercinta. 6. Menghimbau kepada masyarakat untuk tetap percaya kepada profesi Advokat, karena system pengawasan kami telah ada jauh sebelum KomJend Nanan Soekarna menjadi WAKAPOLRI, yakni Majelis Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat, bahkan bilamana perlu, silahkan laporkan Advokat anda kepada Pihak Kepolisian dan/atau Perwakilan PERADI di kota anda bilamana anda menemui oknum-oknum Advokat yang menunjukkan perilaku-perilaku koruptif. |
“Kami minta jangan begitulah, sesama penegak hukum kita harus menghormati hukum, sebelum ada putusan pengadilan, tidak boleh memberikan stigma buruk seperti itu,” ujar Robaga Gautama Simanjuntak, salah seorang penggagas, ketika dihubungi hukumonline, Senin (20/6).
