Namun, pada pertengahan tahun 2010, Resco yang belakangan diketahui bernama Resco Pesiwarissa mendatangi KPK dan melaporkan penerimaan uang oleh Jhonny Allen. Resco mengaku pascapenangkapan Hadi Djamal disuruh Jhonny Allen pulang ke Ambon dan hanya dibekali Rp10 juta.
"Saya nggak tahu buat apa, saya dengan istri langsung berangkat saja (ke Ambon)," jelas Resco. Saat itu, Resco menurut saja untuk pergi ke Ambon berbekal duit tersebut. Bahkan, lanjut Resco, Jhonny Allen sempat datang ke Ambon dan kembali menyerahkan uang Rp5 juta.
Namun saat Resco meminta bantuan untuk biaya istrinya yang akan melahirkan, Jhonny Allen menolaknya. Permintaan sebesar Rp25 juta yang diajukan Resco tidak dipenuhi. "Orangnya Jhonny Allen bilang saya dianggap memeras, sakit hati saya," jelas Resco.
Setelah kejadian itu, tidak ada lagi komunikasi antara Resco dan Jhonny Allen. Sampai suatu waktu Resco diberitahu oleh temannya bahwa ia sudah jadi DPO oleh KPK.
Resco mengaku bingung dengan statusnya tersebut. Apalagi ia merasa tidak pernah punya kasus di KPK. Akhirnya temannya itu membujuk agar Resco kembali ke Jakarta untuk membeberkan seluruh informasi yang ia tahu soal kasus korupsi pembangunan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur.
"Uang dari Hanan (staf Abdul Hadi) langsung saya serahkan ke Pak Jhonny. Itu perintah Pak Abdul Hadi," kata Resco usai bertemu penyidik KPK.
KPK, ketika sudah lama menangani aduan Resco dan juga sudah memiliki data dari pengadilan masih membiarkan Jhonny Allen. Bahkan, yang bersangkutan bebas bermanuver politik untuk menjadikannya petinggi partai pemenang Pemilihan Umum 2009, Partai Demokrat.
Namun, KPK menepis anggapan masyarakat jika komisi antikorupsi ini tak bakal memproses hukum calon Wakil Ketua Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun. Pasalnya, kasus yang telah lama bergulir ini masih dalam proses penyelidikan.
"Kita berani. Tapi, untuk memeriksa atau tidak, bukan karena takut atau berani. Tapi lebih karena apakah yang bersangkutan dibutuhkan," ungkap juru bicara KPK Johan Budi SP.
Johan juga menyatakan, "Masih kita telusuri lebih lanjut.” Keterangan itu untuk menjawab pertanyaan apakah KPK kurang memiliki alat bukti, meski sudah mendapatkan bahan dari pengadilan dan pengaduan Resco.
Anehnya, kedua perkara ini dinilai publik sudah terang benderang. Namun, KPK malah menetapkan tersangka lain yang juga dibiarkan lama berkeliaran di luar sana.
