Merintis Langkah Dekarbonisasi Lewat Transisi Sektor Transportasi Berbasis Listrik
Berita

Merintis Langkah Dekarbonisasi Lewat Transisi Sektor Transportasi Berbasis Listrik

Efisiensi energi melalui pendekatan Avoid, Shift, dan Improve (ASI) yang sudah diadopsi pemerintah saat ini perlu diperkuat kembali.

Oleh:
Moch. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 5 Menit
Ilustrasi kendaraan berbasis listrik. HGW
Ilustrasi kendaraan berbasis listrik. HGW

Data kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhir September lalu menunjukkan sektor transportasi mendominasi konsumsi energi final di tahun 2019 dengan bauran sebesar 44% (atau setara dengan 414 juta setara barel minyak – SBM). Kebutuhan bahan bakar minyak diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan permintaan akan transportasi.

Akibatnya, sektor yang sangat bergantung kepada BBM ini diindikasikan akan terus meningkatkan impor minyak untuk dapat memenuhi permintaan domestik seiring dengan semakin menurunnya produksi minyak domestik. Ketergantungan yang besar terhadap minyak impor tentu membahayakan ketahanan energi Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan fluktuasi harga di tingkat global.

Dari perspektif lingkungan, sektor ini juga berkontribusi terhadap tingginya polusi udara di kota-kota besar serta sumbangan emisi GRK yang juga signifikan. Berdasarkan data  di tahun 2017, sektor transportasi menyumbang sekitar 26% dari total emisi GRK sektor energi. Tanpa adanya kebijakan dan program dekarbonisasi yang terintegrasi dan mengarah kepada sistem yang rendah dan nol karbon, emisi GRK transportasi akan meningkat hingga tiga kali lipat (mendekati 500 juta ton setara CO2) di tahun 2050.

Institue for Essential Services Reform (IESR), pekan lalu meluncurkan laporan mengenai perta jalan transisi energi Indonesia berjudul A Transition Towards Low Carbon Transport in Indonesia: A Technological Perspective. Studi ini menelaah bagaimana sektor transportasi Indonesia harus beralih ke sistem yang rendah karbon, terutama dari sudut pandang teknologi kendaraan dan bahan bakarnya. Sektor yang saat ini menjadi konsumen terbesar energi final di Indonesia, menyumbang secara signifikan tidak hanya polusi udara di kota-kota besar di tanah air, tetapi juga emisi gas rumah kaca (GRK) serta impor bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat. (Baca Juga: Anies Tetapkan DKI Jakarta Kembali ke PSBB Transisi)

Berbagai masalah ini menurut IESR menuntut adanya transisi di sektor transportasi menuju sistem yang berkelanjutan dan rendah karbon. Merujuk kepada temuan studi IESR, bila tidak direncanakan dengan matang, proses transisi ini berpotensi menimbulkan problematika baru, misalnya ketidaksiapan infrastruktur, terjebak di satu teknologi tertentu (technology lock in), hingga adanya potensi aset terdampar (stranded asset) di masa depan.

Oleh karena itu, IESR menyerukan kepada pemerintah dan pembuat keputusan utama lainnya untuk segera menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi menuju sistem rendah karbon, yang tentunya harus terintegrasi dengan sektor utama lainnya dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengingatkan bahwa sektor transportasi perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam upaya menyukseskan dekarbonisasi dan transisi menuju sistem yang rendah karbon di tanah air. Menurut Fabby, sejauh ini pembicaraan dan kajian mengenai dekarbonisasi di sektor transportasi di Indonesia masih sangat terbatas, parsial, dan belum berorientasi pada target netto nol emisi (net-zero emission) sesuai Kesepakatan Paris.

“Kami berharap laporan ini dapat memacu diskusi dan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi dekarbonisasi dan peluang terbaik bagi Indonesia mewujudkan transportasi yang bebas emisi pada 2050,” ujar Fabby.

Di level global, pangsa BBM dalam bauran energi mengalami penurunan dari 96% menjadi 92% dalam dua dekade terakhir. Porsi BBM telah digantikan oleh bahan bakar nabati (BBN) dan hasil dari peningkatan efisiensi teknologi di kendaraan. Selain itu, adopsi teknologi lain juga diproyeksikan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Salah satu diantaranya adalah kendaraan bermotor listrik (KBL) yang digadang-gadang akan menggantikan mesin pembakaran internal (internal combustion engine– ICE).

Dalam laporan IESR disebutkan, sebagian besar produsen kendaraan bermotor telah bersiap dan mengantisipasi potensi disrupsi sektor ini dengan meningkatkan penelitian dan pengembangan kendaraan berbasi litrik (KBL) dan mulai meningkatkan produksi KBL.

Penulis laporan IESR ini, Julius Christian Adiatma, mengatakan bahwa untuk dapat mewujudkan sistem transportasi yang rendah karbon, efisiensi energi melalui pendekatan Avoid, Shift, dan Improve (ASI) yang sudah diadopsi pemerintah saat ini perlu diperkuat kembali. Kerangka kerja ASI umum digunakan sebagai strategi untuk mengefektifkan mobilitas, mengembangkan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim.

Namun demikian, untuk bisa mencapai nol emisi, dibutuhkan teknologi kendaraan alternatif berbasis energi terbarukan untuk menggantikan BBM. Dalam laporan ini, beberapa teknologi alternatif yang diulas diantaranya adalah KBL, BBN, bahan bakar hidrogen (BBH), dan bahan bakar sintesis (BBS). Menurut Julius, setiap opsi dekarbonisasi memiliki potensi dan batasan yang berbeda, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan salah satunya.

Dirinya mencontohkan, elektrifikasi kendaraan perlu diutamakan, karena dapat memberikan banyak manfaat tambahan, akan tetapi tidak semua moda mudah untuk dielektrifikasi. Menurut Julius, moda angkutan darat relatif mudah dielektrifikasi, tepatnya untuk segmen angkutan penumpang (seperti sepeda motor, mobil, dan bus).

Sementara untuk moda lainnya yang relatif lebih sulit untuk dielektrifikasi (diantaranya moda angkutan jalan barang, laut, dan penerbangan), perlu mengerahkan bahan bakar alternatif. Bahan bakar nabati, diantaranya biodiesel dan biogasoline menjadi pilihan yang paling menjanjikan. “Selain daripada opsi teknologi alternatif ini, langkah-langkah dalam mengelola laju permintaan juga harus dapat dilaksanakan secara bersamaan,” Julius mengingatkan.

Karena itu dirinya mendorong agar kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada transportasi rendah karbon harus segera diterapkan. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya seperti pengetatan aturan ambang batas emisi kendaraan, penerapan pajak berbasis emisi karbon, serta target pelarangan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Hal penting lainnya yang juga perlu untuk diperhatikan adalah, aspek keberlanjutan, baik lingkungan maupun sosial, dari opsi-opsi teknologi alternatif yang ada, khususnya penggunaan lahan pada program BBN, serta sumber listrik dan material logam baterai untuk kendaraan listrik.

Mengintegrasikan mobilitas yang berkelanjutan juga menjadi salah satu bentuk bagian efisiensi tata kota menjadi prinsip utama dalam membentuk sistem transportasi rendah karbon, kerangka ASI menjadi perlu untuk diimplementasikan demi memperbaiki sistem transportasi yang lebih efisien.

Karena itu, melalui laporan seri kedua peta jalan transisi energi Indonesia ini, IESR mendesak pemerintah, bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk mulai penyusunan peta jalan yang terintegrasi menuju transportasi rendah karbon yang sesuai dengan Kesepakatan Paris, yaitu nol emisi di tahun 2050.

Peta jalan yang disusun juga harus dapat mencakup perencanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai perkembangan teknologi, mengantisipasi dampak ekonomi-sosial dari transisi beserta rencana mitigasinya, serta riset dan pengembangan teknologi alternatif transportasi rendah karbon.

Dalam hal ini pemerintah harus memiliki rencana dan memastikan bahwa proses transisi ini dapat dicapai dengan sukses sekaligus mengurangi risiko-risiko dari proses transisi yang terjadi, utamanya kepada pemangku kepentingan yang terlibat (termasuk didalamnya para pelaku industri, pekerja dan masyarakat yang terdampak).

Tags:

Berita Terkait