“Saya bilang kekerasan terhadap ibu dan anak itu sudah masuk undang-undang.”
Mari berkenalan dengan Mama Orpa, seorang warga pesisir utara Papua. Tinggal di Kampung Tablasupa, sekitar 50 kilometer dari Jayapura, Mama Orpa adalah ‘ruang aman’ bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk mengadu dan memperjuangkan keadilan. Sering kali mendampingi para korban ke kantor polisi, Mama Orpa paham betul, KDRT bukanlah tradisi. Keyakinannya tumbuh usai mengikuti pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP).
Di Jakarta, ada Aspiah atau Mak Pi’ah, salah satu pegiat program LeaN On (Leaving No One Behind) yang mendampingi langsung komunitas Wanita Pekerja Seks (WPS), disabilitas netra, dan pengidap diabetes di kawasan Tanah Abang. Kerja kerasnya dalam menyebarluaskan informasi tentang risiko Covid-19 dan cara pencegahannya, berbuah manis. Hanya dalam kurun waktu satu bulan, ia mampu menyentuh dan menghimpun hingga lebih 300 anggota komunitas.
Pengembangan paralegal seperti yang dilakukan AlDP dan penjangkauan komunitas rentan dan marjinal seperti yang dilakukan oleh LeaN On sendiri merupakan bentuk inisiatif eMpowering Access to Justice (MAJu) dalam bekerja sama dengan berbagai mitra untuk meningkatkan akses keadilan, khususnya bagi empat kelompok marginal: (1) kelompok minoritas agama dan etnis; (2) masyarakat adat; (3) individual yang termarginalkan; dan (4) perempuan. Program kerja sama bilateral antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia ini didanai United States Agency for International Development (USAID), bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan diimplementasikan oleh The Asia Foundation.
Dengan menerapkan sejumlah pendekatan, selama kurun waktu 2016 hingga 2021, berbagai capaian telah mengiringi perjalanan MAJu. Keberhasilan ini mewujud baik di level kebijakan, perbaikan sistem layanan, peningkatan kapasitas dalam mengakses hak-hak konstitusional, maupun solidaritas antarkomunitas rentan yang semakin kuat. Tentu, pencapaian ini tidak dapat terlaksana tanpa kolaborasi efektif dengan para stakeholder, mulai dari organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi bantuan hukum (OBH), pemerintah, hingga swasta.
Resmi berakhir pada September 2021, sejak Agustus, MAJu telah menggelar sejumlah kegiatan sebagai upaya merangkum pembelajaran akhir. Kegiatan tersebut meliputi focus group discussion dengan para mitra, konferensi, menonton film virtual bareng, penayangan video dan foto esai, hingga penyelenggaraan online course. Namun, berakhirnya program tak berarti segala upaya dan perjuangan telah selesai. Harus ada langkah berkelanjutan dan sinergi dari banyak pihak untuk terus menyediakan akses keadilan kepada masyarakat rentan dan marginal.
Publikasi rangkaian strategi eMpowering Access to Justice (MAJu) dalam memperjuangkan akses keadilan selama lima tahun dapat Anda akses melalui situs www.akseskeadilan.hukum.io. Di sana, termuat beragam publikasi kegiatan yang telah dilakukan MAJu yang dapat Anda gunakan sebagai referensi, bahan pembelajaran, maupun menambah wawasan, meliputi:
1. Focus Group Discussion
MAJu menyadari, jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum sangat tinggi; berbanding terbalik dengan jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang dapat memberikan layanan bantuan hukum. Untuk itu, selama dua hari MAJu menyelenggarakan focus group discussion yang melibatkan perumusan strategi dan rekomendasi keberlanjutan advokasi peningkatan akses keadilan bagi komunitas rentan dan termarginalkan. Beberapa output yang telah diperoleh, di antaranya:
(i) Community legal empowerment sebagai upaya identifikasi strategi untuk memperkuat kinerja paralegal dalam menjembatani kebutuhan masyarakat atas bantuan hukum dan meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan.
(ii) Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan lewat bagi pengalamantentang tantangan, perumusan strategi, dan dinamika dalam proses masing-masing mitra mengupayakan peningkatan kapasitas marginal lewat advokasi.
(iii) Perluasan bantuan hukum pro bono ke sektor privat melalui advokat, organisasi advokat, maupun firma hukum.
(iv) Peningkatan kapasitas mitra dalam konteks struktur, kompetensi, manajemen program, keuangan, dan keberlanjutan.
(v) Pendekatan inklusi untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi; salah satunya dengan menjadikan korban sebagai aktor perubahan.
2. Konferensi
Konferensi bertajuk ‘Akses pada Keadilan dan Kewargaan: Dinamika Advokasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia’ berupaya memotret, mengumpulkan, dan memahami kondisi praktik, terutama advokasi organisasi masyarakat sipil yang telah dihadapi selama program MAJu berlangsung. Terbuka untuk umum, konferensi menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Samsul Maarif (CRCS UGM); Wijayanto (LP3ES); Asfinawati (YLBHI); Sandra Hamid (The Asia Foundation); Anita Wahid (Mafindo, Public Virtue); Bob Hefner (Boston University); dan Hans Antlov (Chief of Party-MADANI).
Anda dapat membaca liputannya di sini:
Menyoroti Fenomena Degradasi Demokrasi di Indonesia
Konferensi Bertajuk Akses pada Keadilan dan Kewargaan
3. Nonton Film Bareng
MAJu menyelenggarakan pemutaran film melalui virtual cinema; serta pembahasan tentang film bersama sutradara film antologi Working Girls (2011): 5 Menit Lagi Ah Ah Ah (Sammaria Simanjuntak & Sally Anom Sari) dan Ulfie Pulang Kampung (Daud Sumolang & Nitta Nazyra C Noer).
4. Closing Event
Kendati acara puncak penutupan program MAJu diselenggarakan secara daring, esensi, hikmat, dan koneksi antara setiap peserta terlibat terjalin dengan baik. Closing ceremony memuat sejumlah agenda, meliputi laporan dari perwakilan tim MAJu; sambutan dari perwakilan TAF, penyerahan rekomendasi aksi untuk program akses keadilan oleh TAF kepada pemangku kepentingan, penyerahan resmi SIPKUMHAM oleh USAID kepada Kementerian Hukum dan HAM Pemerintah Indonesia, dan seremoni penutupan program MAJu dari perwakilan USAID. Pada closing event ini, ditayangkan pula video pendekatan, hasil perjalanan MAJu selama lima tahun, serta rangkuman hasil FGD.
5. Photo Essay
Kompilasi esai foto yang mendokumentasikan hasil dari program MAJu bersama mitra organisasi bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah untuk kelompok sasaran MAJu yang meliputi perempuan, masyarakat adat, minoritas agama dan etnis, serta minoritas rentan lainnya seperti populasi kunci HIV/AIDS, minoritas gender dan seksual berbeda, orang dengan disabilitas, dsb. Berbagai aktivitas dan startegi dilakukan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyaraka rentan dan marginal seperti pendampingan dan pendidikan kritis komunitas, perluasan bantuan hukum, kampanye, hingga pendirian posko bantuan hukum di komunitas.
6. Video
Enam video utama memuat capaian pendekatan kolaboratif MAJu-TAF antara komunitas, CSO, praktisi, akademisi, dan pemerintah yang memungkinkan komunitas marginal mendapatkan hak-hak konstitusional seperti akses layanan dasar, bantuan hukum, serta penerimaan masyarakat luas maupun negara. Lima tahun berkarya, upaya tersebut termuat dalam dokumentasi pemberdayaan hukum dan hak berbasis komunitas; kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengurangi stigma; gerakan pro bono yang dilakukan pihak swasta; peningkatan kapasitas mitra; dan testimoni mitra MAJu.
7. Featured Class
Informasi terkait kelas daring untuk meningkatkan kapasitas dengan materi pembelajaran terrkait panduan pro bono dan penanganan korban kekerasan secara tepat. Bekerja sama dengan Hukumonline, kelas daring ini dapat diakses secara fleksibel sesuai preferensi.
Anda dapat mengakses dokumentasi perjalanan hingga rangkaian kegiatan penutupan program eMpowering Access to Justice (MAJu) selama 2016 hingga 2021 di sini.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan dengan program USAID MAJu yang diimplementasikan oleh The Asia Foundation. |