Menurut Zulkifli, FPAN menolak Pasal 169 (a) yang dinilai diskriminatif. Bukan itu saja, FPAN juga menolak pasal 91 RUU tersebut. Pasal itu berbunyi, Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaku tambang baru atau pemain baru dibebani dengan sejumlah kewajiban, sedangkan pemain lama yang sudah memiliki kontrak karya atau perjanjian karya sangat dimanjakan dengan adanya pasal ini, katanya.
Atas dasar itulah FPAN menolak RUU Minerba disahkan menjadi UU, sebelum pasal 91 dan 169 (a) dicabut. Sebelum Pasal 169 (a) dihapus atau selama pasal ini tercantum dalam RUU ini, baik secara substansial maupun secara redaksional, kami menolak mengesahkan RUU Minerba, tegasnya.
Sebelumnya, FPKB yang diwakili oleh Misbah Hidayat juga menyatakan agar semua anggota dewan merenungkan kembali dan tidak terburu-buru menyetujui RUU Minerba. FPKB mengkritisi Pasal 5 ayat (1) sampai (5) dan pasal 134 ayat (2) dan (3). Menurut Misbah, Pasal 5 yang memuat klausul pengutamaan produksi mineral dan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, turut mencantumkan secara eksplisit besaran persentasenya. Jadi, bukan hanya diatur melalui peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan di dalam Pasal 134 ayat (2) dan (3), kata Misbah, akan berpotensi saling menganulir atau dapat menimbulkan sengketa penggunaan lahan bagi pertambangan dengan kepentingan konservasi.
Untuk ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 169, FPKB berpendapat bahwa RUU Minerba gagal untuk menjadi payung hukum bagi upaya penertiban terhadap operasi penambang besar, seperti Freeport, Inco dan Newmont, yang dinilai merugikan rakyat baik dari sisi ekologis maupun ekonomi.
Sementara, FPKS yang awalnya setuju agar RUU Minerba dijadikan UU, secara mengejutkan berubah pikiran. Di akhir rapat, FPKS menyatakan tidak bersedia mensahkan RUU Minerba karena keberatan dengan Pasal 169 ayat (a).
Singkat cerita, ketiga parpol tersebut langsung walk out ketika pimpinan sidang akan mengetuk palu untuk mensahkan RUU Minerba.
