Bekas presiden Yugoslavia ini menyatakan pada tiga orang majelis hakim pada sesi akhir persidangan di Belanda (14/2) bahwa penahanan terhadapnya adalah ilegal dan pengadilan tersebut melanggar hak asasinya.
Dalam pernyataan pertamanya sejak sidang dimulai Selasa lalu, Milosevic juga menuduh Carla Del Ponte, kepala penuntut pada pengadilan kriminal internasional untuk bekas Yugoslavia, memimpin "pengadilan paralel" dan tuduhan beramai-ramai tanpa mengadili di media massa. "Saya menantang legalitas dari pengadilan ini karena ini berdssarkan pada hukum. Mahkamah ini tidak mempunyai kompentensi untuk mengadili saya," cetus Milosevic.
Hakim ketua Richard May menginterupsi, mengingatkan Milosevic bahwa pengadilan PBB telah menolak argumen yang sama dalam hearing sebelum sidang. "Masalah yang ingin Anda sampaikan pada kami adalah masalah yang sudah kami putuskan. Suatu hal yang seharusnya Anda ketahui jika Anda telah membaca keputusan kami," ujar May, seorang Inggris yang tegas dan serius. "Pandangan Anda tentang pengadilan, saat ini sama sekali tidak relevan dengan persidangan ini," lanjut May.
Semangat peperangan
Bantahan dari terdakwa dan putusan hakim terhadap bantahan terdakwa dijadwalkan akan berlangsung hari ini. Bekas orang kuat ini diduga akan menyampaikan bantahan yang penuh dengan semangat peperangan yang menandai tahun-tahun kekuasaannnya.
Sebagai gambaran dari satu kalimat pembelaannya, Milosevic menyatakan bahwa kasus yang menimpanya berdasarkan bukti-bukti yang disediakan dimanipulasi oleh intelijen Inggris. "Kita semua tahu bahwa badan intelijen hanya memberikan informasi tertentu dan detil," ujar Milosevic.
Walau mencemooh pengadilan dan mungkin akan berusaha keras untuk mengganggu proses persidangan, Milosevic menyatakan dengan jelas bahwa ia telah mempersiapkan bantahan terhadap dakwaan genocide dan kejahatan lain yang diduga dilakukannnya selama terjadi konflik di Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Kosovo pada 90an. Milosevic menghadapi 66 tuntutan dalam tiga perkara yang diajukan.
Penuntut (13/2) memfokuskan terutama pada tuntutan yang melibatkan Kosovo, sebuah provinsi di Serbia. Mereka menuduh tentara Milosevic menggunakan eksekusi sistematis, penyerangan seksual dan teror selama deportasi paksa 850 ribu etnis Albania selama 6 bulan pertama tahun 1999.