Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan melarang mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Miranda S. Goeltom bepergian keluar negeri. Keputusan itu diambil karena beberapa kali Miranda tak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada pemilihan DGS BI di DPR pada 2004 silam.
Demikian diutarakan Pelaksana harian (Plh) Ketua KPK Haryono Umar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/11). "Kalau dicegah untuk memudahkan proses pemeriksaan, tapi statusnya masih saksi," katanya.
Ia mengaku permintaan cegah dari pihaknya hanya diperuntukkan kepada Miranda. Permintaan cegah itu telah dikirimkan ke pihak imigrasi sejak pekan lalu. "Tidak ada nama lain selain Miranda."
Sementara itu, Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Bambang Catur mengungkapkan surat permintaan cegah dari KPK lebih dari satu minggu lalu, tepatnya pada 25 Oktober 2010 dengan nomor surat IMI.5.GR.02.06-320574. Keesokan harinya pihak imigrasi menyetujui permintaan cegah tersebut.
Dalam surat cegah tersebut, jangka waktu pencegahan adalah selama setahun terhitung sejak disetujui pihak keimigrasian. "Pencegahan untuk satu tahun ke depan," tandasnya.
Berdasarkan catatan hukumonline, terkait perkara Traveller Cheque (TC) ini Ditjen Imigrasi juga telah mengeluarkan pencegahan kepada 26 tersangka ke luar negeri. Surat yang dikirim KPK terkait permintaan cegah 26 tersangka disetujui oleh Ditjen Imigrasi pada 8 September 2010 lalu.
Atas persetujuan cegah tersebut, otomatis 26 tersangka ditambah Miranda tak bisa melenggang bebas melewati sekitar 130 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandara, pelabuhan dan kantor imigrasi yang ada di seluruh Indonesia.
Seperti diketahui, hingga kini KPK masih menangani dugaan penyuapan terkait pemilihan DGS BI 2004 setelah menerima laporan dari salah satu penerima TC PT Bank International Indonesia Tbk pada sejumlah anggota Komisi IX DPR 1999-2004. Cek pelawat yang dikeluarkan BII tersebut dibeli oleh Bank Artha Graha Tbk atas pesanan PT First Mujur Plantation. Total TC yang dibeli senilai Rp24 miliar dengan denominasi Rp50 juta.
Untuk kasus ini sendiri, KPK telah menyeret empat mantan anggota dewan, yaitu Dhudie Makmun Murod (F-PDIP), Hamka Yamdhu (F-PG), Endin J Soefihara (F-PPP) dan Udju Djuhaeri (F-TNI/Polri). Keempat orang ini dihukum masing-masing dua tahun penjara.
