Pasal 23 ayat (2) UU PPh dinilai merugikan PT Coltrans Asia karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, frasa “jenis jasa lain” dalam pasal tersebut dimaknai peraturan Ditjen Pajak termasuk pemotongan PPh Pasal 23. Padahal, jenis jasa usaha pemohon masuk lingkup pelayaran yang memiliki karakteristik berbeda dari jenis usaha lainnya, sehingga semestinya tunduk pada UU Pelayaran.
Pemohon menilai frasa ‘jenis jasa lain’ dalam Pasal 23 ayat (2) UU PPh telah tumpang tindih dengan UU lain yang mengatur bidang usaha tertentu, sehingga telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pemohon meminta MK menyatakan frasa “jenis jasa lain” inkonstitusional sepanjang dimaknai dengan tanpa memperhatikan UU lain yang telah mengatur klasifikasi lapangan/bidang usaha tertentu.
Mahkamah menilai frasa “jenis jasa lain” tidak dapat dikatakan sebagai pemberian kewenangan pengaturan kepada Menteri Keuangan terhadap objek hukum yang sangat luas dalam hal ini mengenai perpajakan. Hal perpajakan sebagai pungutan negara terhadap masyarakat, termasuk hal mengenai potongan pajak, tetap diatur secara tegas oleh UU PPh sebagaimana secara konstitusional ditentukan oleh Pasal 23A UUD 1945.
Menurut Mahkamah, sebenarnya Menteri Keuangan tidak diberikan kewenangan menentukan mengenai perpajakan tersebut secara mandiri, melainkan hanya terbatas merinci hal-hal yang telah diatur UU PPh. Hal itu dimungkinkan karena objek atau kegiatan dimaksud merupakan sesuatu yang berkembang. Sementara membentuk undang-undang memerlukan waktu cukup lama, bahkan sering ketinggalan dari apa yang diaturnya.
“Untuk menutup celah demikian dalam hal terkait dengan perkembangan tersebut, norma yang terdapat pada frasa “jenis jasa lain” tersebut diperlukan,” ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan.
Atas dasar itu, pengaturan yang diperintahkan oleh pasal tersebut tidak dapat dikatakan sangat luas. Sebab, terdapat pada frasa “jenis jasa lain” dibatasi oleh norma dalam frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2”. Dengan norma itu, Menteri Keuangan tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi norma dalam UU PPh ini.
Dengan kata lain, lanjut Mahkamah, pengaturan yang diperintahkan undang-undang kepada Menteri Keuangan hanya sebatas merinci hal yang telah secara tegas ditentukan oleh undang-undang, manakala dalam dunia praktis terjadi perkembangan.
“Dengan demikian tidak terdapat norma pembentukan yang dimaksud Pasal 23A UUD 1945 yang dilanggar, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dan hal lain yang terkait dengan hak bekerja yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945, serta tidak pula dapat dikatakan terjadi diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945,” dalihnya.
















