MK Diminta 'Memperjelas' Tafsir Rangkap Jabatan Menteri
Berita

MK Diminta 'Memperjelas' Tafsir Rangkap Jabatan Menteri

Hakim Konstitusi mempertanyakan kedudukan hukum Lily Wahid sebagai pemohon judicial review UU Kementerian Negara.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ali
Bacaan 2 Menit

 

Lalu apa kerugian konstitusional Lily? Sebagai salah seorang anggota dan pengurus PKB, ia menilai diperbolehkannya Ketua Umum Parpol -dalam hal ini PKB- merangkap jabatan sebagai menteri negara berpotensi menimbulkan konflik internal partai. Ia mencontohkan sejak kepemimpinan PKB di era Alwi Shihab persoalan rangkap jabatan ketua umum yang menjadi menteri selalu menjadi pemicu konflik.

  

Sebagaimana dilansir sejumlah media massa, tindakan Lily mengajukan uji materi UU Kementerian Negara ini memang berbuntut panjang. DPP PKB mencopot Lily sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro PKB. Beberapa kesalahan Lily dianggap tidak bisa ditoleransi lagi karena bisa mengganggu soliditas PKB. Salah satu kesalahan Lily adalah mengajukan judicial review UU Kementerian Negara ke MK.

 

Bila Lily telah dicopot sebagai pengurus PKB, lalu apakah Lily masih mempunyai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional untuk menguji ketentuan rangkap jabatan dalam UU Kementerian Negara tersebut?

 

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info