Menurutnya, akibat frasa “organisasi advokat” multitafsir, memungkinkan pihak-pihak tertentu seperti Peradin, Perardi, KAI termasuk Ketua Mahkamah Agung (MA) memberi tafsir berbeda-beda yang tidak sesuai dengan original intent atau maksud pembentukan norma frasa “organisasi advokat” dalam UU Advokat tersebut.
Melalui Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 073/KMA/HK.01/XI/2015 tertanggal 25 September 2015, menurut Bahrul semua organisasi advokat seolah-olah berwenang menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, mengangkat advokat, menyelenggarakan ujian advokat, dan mengajukan pemintaah penyumpahan advokat kepada ketua pengadilan tinggi. “SK KMA ini jelas telah salah atau keliru memahami makna frasa ‘organisasi advokat’ yang termuat dalam UU Advokat,” sebutnya.
Padahal, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan UU Advokat. Bahrul berpendapat seharusnya Peradi merupakan satu-satunya organisasi profesi yang mewadahi semua Advokat Indonesia. Karena itu, secara konstitusional harus ada penegasan bahwa organisasi profesi advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ialah Peradi.
Karena itu, para pemohon meminta kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonannya dengan menyatakan frasa “organisasi advokat” dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Peradi merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
“Jadi, kita minta organisasi profesi advokat itu hanya satu (Peradi) yang melaksanakan wewenang delegasi dari negara melalui amanat UU Advokat. Kalau yang tidak melaksanakan wewenang dalam UU Advokat boleh banyak,” tegasnya.
Menanggapi permohonan, Anggota Majelis Saldi Isra menilai struktur permohonan sudah cukup baik. Hanya saja, kata dia, permohonan ini perlu memasukkan beberapa putusan MK yang terkait dengan permohonan ini.
“UU Advokat ini kan sudah diuji sekitar 18 atau 19 kali. Karena itu, permohonan ini harus mencari alasan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya. Jika tidak ada perbedaan, permohonan ini nanti bisa nebis in idem,” kata Saldi.
Menurut Saldi, terkesan dalam permohonan ini, para pemohon menghendaki wadah tunggal organisasi advokat ditetapkan bernama Peradi. “Ini kan implisit menghendaki wadah organisasi tunggal atau memberi penegasan dan makna lagi. Sebenarnya itu menjadi wilayah pemohon,” katanya.