Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan tugas mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2024. Sidang pengucapan putusan berlangsung selama tiga hari pada Kamis-Jumat (6-7/6/2024) dan berakhir Senin (10/6/2024) kemarin.
Secara keseluruhan, Mahkamah memeriksa 297 permohonan yang diregistrasi mengenai sengketa hasil pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Atas permohonan tersebut, Mahkamah mengabulkan 44 perkara yang terdiri dari 6 perkara dikabulkan seluruhnya dan 38 perkara dikabulkan sebagian.
Terhadap perkara lainnya, Mahkamah memutus 57 perkara ditolak dan 148 perkara tidak dapat diterima. Selain itu, Mahkamah menjatuhkan ketetapan atas 15 perkara yang permohonannya ditarik kembali oleh Pemohon; 20 perkara gugur; dan Mahkamah tidak berwenang mengadili 13 perkara.
Baca Juga:
- Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif
- Melihat Persiapan Tim Hukum 3 Kubu Capres-Cawapres Jelang PHPU
- Saling 'Senggol' Potensi Kecurangan Pemilu, Ketiga Kubu Disebut Punya Kuasa
Dari perkara-perkara yang dikabulkan tersebut, terdapat permohonan yang cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, atas putusan Mahkamah ini, Pemohon yang juga mantan Ketua DPD RI Irman Gusman mendapatkan kesempatan menjadi peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat.
Dalam Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Mahkamah juga memerintahkan KPU mengikutsertakan Irman Gusman sebagai peserta pemilu.
“Bagi Pemohon harus mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih, dalam waktu paling lama 45 hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Senin (10/6/2024) di Ruang Sidang Pleno sebagaimana dikutip laman MK
