Enam tahun masa jabatan bagi kepala desa sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dinilai Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Sidoarjo melanggar hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Hal ini terungkap dalam persidangan perkara dengan Nomor 133/PUU-XI/2014 yang digelar pada Senin (15/12) di Ruang Sidang Pleno MK.
Sebagaimana dikutip dari laman resmi MK, dalam pokok permohonannya, para pemohon yang diwakili oleh Moch. Supriyadi dan Koirun Nasirin, menjelaskan hak konstitusionalnya terlanggar akibat berlakunya dua pasal dalam UU Desa, yakni Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2). Pasal 39 ayat (1) UU Desa menyatakan “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.
Sementara Pasal 39 ayat (2) UU Desa menyatakan “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.
Menurut Supriyadi, ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa yang pada intinya mengatur masa jabatan Kepala Desa, secara nyata telah menunjukkan pertentangannya dengan hak istimewa yang dimiliki tiap daerah untuk menjunjung adat setempat. Masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk tiga periode masa jabatan kurang tepat.
“Hal ini karena masa jabatan 6 (enam) tahun sebenarnya belum cukup bagi Kepala Desa untuk memaksimalkan program kerja dan visi misinya. Apalagi dengan diperbolehkan menjabat selama tiga periode, akan menghambat kaderisasi kepemimpinan di tingkat Desa,” jelasnya.
Supriyadi mengatakan masa jabatan 6 (enam) tahun akan mendorong stabilitas politik Desa “terguncang” kembali setiap 6 (enam) tahun, karena seringkali pihak-pihak yang kalah/dirugikan “menjegal” program-program Kepala Desa terpilih. Hal ini dinilai Pemohon menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.
Menurut dia, pemilihan kepala desa yang dilakukan serentak dan ditunjuknya Pejabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil berakibat hilangnya kepastian hukum sehingga akan berdampak pada dilanggarnya Hak Asasi Masyarakat, yakni pelayanan yang sama di mata hukum sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
















