MK Kuatkan Larangan Benturan Kepentingan Bagi Kurator
Utama

MK Kuatkan Larangan Benturan Kepentingan Bagi Kurator

Inilah jawaban MK atas permohonan tiga orang kurator. Sebelumnya, pembatasan perkara yang ditangani kurator pun dibenarkan MK.

ASh
Bacaan 2 Menit
MK Kuatkan Larangan Benturan Kepentingan Bagi Kurator. Foto: SGP
MK Kuatkan Larangan Benturan Kepentingan Bagi Kurator. Foto: SGP

Keinginan sejumlah kurator untuk terbebas dari larangan benturan kepentingan tak terwujud. Mahkamah Konstitusi memutuskan larangan itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Argumentasi kerugian ekonomi yang didalilkan tiga orang kurator ditepis Mahkamah.

Dipimpin hakim Achmad Sodiki, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak pemohonan pengujian pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan sejumlah kurator. “Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Sodiki saat membacakan amar putusan di gedung MK, Rabu (22/2).

Permohonan ini diajukan oleh tiga orang kurator yakni Endang Srikarti Handayani, Sugeng Purwanto, dan Sutriyono. Menurut mereka, pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dalam pratiknya telah ditafsirkan luas dan bias. Seolah-olah kurator yang ditunjuk haruslah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan  kreditor atau debitor bahkan kuasanya.

Berdasarkan pasal ini, kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor dan kreditor yang mengakibatkan para kurator tidak dibayar jasanya (fee) seperti yang dialami pemohon I. Ketentuan itu dinilai merugikan hak konstitusional pemohon, khususnya kerugian secara ekonomi. Pemberlakuan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif.

Menurut pemohon, seharusnya pasal itu diberikan penjelasan secara rinci dengan pembatasan yang jelas mengenai larangan hubungan antara kurator dan debitor atau kreditor dalam perkara kepailitan. Karena itu, pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat(1), Pasal 28I ayat (2), UUD 1945. Karena itu, pemohon meminta MK menghilangkan frasa yang menyebabkan kurator tidak dibayar fee-nya.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat pasal 15 ayat (3) itu justru sangat penting dalam menjamin ketidakberpihakan dan menjamin kurator bekerja secara jujur dan profesional (fairness). Apabila kurator tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya, sangat potensial merugikan salah satu pihak, baik debitor, kreditor, maupun pihak lain.

“Pasal itu tidak berarti membatasi warga negara untuk menjadi kurator yang ditunjuk untuk membereskan harta debitor pailit asalkan berpegang teguh pada prinsip independensi dan menghindar diri dari adanya benturan kepentingan, sehingga dapat bekerja secara profesional dan adil serta tidak merugikan salah satu pihak,” kata hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info