MK bukannya tanpa alasan sehingga nekat menyimpangi UU mereka sendiri. Dalam pertimbangannya, MK beralasan smooth transition perlu diberikan apabila pasal 53 langsung dinyatakan tidak berlaku maka dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses persidangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor. Selain itu, MK juga khawatir pembatalan Pasal 53 menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang berujung pada kekacauan dan melemahnya semangat (disinsentive) pemberantasan korupsi. Terakhir, MK meyakini bahwa secara realistis penyempurnaan UU KPK dan penataan kelembagaan Pengadilan Tipikor tidak dapat diselesaikan dalam sekejap sehingga dibutuhkan waktu yang cukup.
Menyatakan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan, demikian ditegaskan MK dalam amar putusannya.
Putusan MK kali ini diwarnai pendapat berbeda (dissenting opinion) dari salah seorang Hakim Konstitusi Laica Marzuki. Mantan hakim agung ini sebenarnya sependapat dengan rekan-rekannya bahwa pasal 53 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Namun, berbeda dengan delapan Hakim Konstitusi lainnya, Laica tidak mau berkompromi dengan memberikan waktu 3 tahun untuk perbaikan UU KPK.
Permohonan Pengujian terhadap pasal 53 UU KPK yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945 seyogianya dikabulkan, dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat sejak diputuskan, tegas Laica.
Bukan kalah-menang
Ditemui seusai persidangan, Tumpak mengatakan semua pihak harus menghormati putusan MK. KPK selaku pihak yang berkepentingan akan segera menindaklanjuti putusan tersebut dan mengupayakan perbaikan UU KPK. Menurut Tumpak, revisi UU KPK sebenarnya tidak memerlukan waktu 3 tahun sebagaimana diperintahkan MK, tetapi cukup 1 tahun. Tumpak meyakini pemerintah bersama-sama dengan DPR memahami pentingnya putusan MK ini bagi kelangsungan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tentunya, putusan ini kita harus hormati karena ini adalah putusan final. Tentunya, kita akan ikuti putusan ini. Saya pikir tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang karena di sini bukan kalah menang tetapi undang-undang diuji, katanya.
Sementara itu, Mohamad Assegaf selaku kuasa hukum pemohon mengatakan putusan MK ini adalah bukti nyata bahwa pembentukan Pengadilan Tipikor cacat hukum. Kita tentunya bersyukur karena pada akhirnya yang kita ajukan dengan alasan-alasan yang cukup dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, tambahnya.
Selain itu, Assegaf melihat adanya inkonsistensi dalam putusan MK karena pada awalnya dinyatakan putusan ini mengikat sejak diucapkan namun kemudian dinyatakan putusan ini akan berlaku 3 tahun lagi. Meskipun begitu, dia dapat memahami kekhawatirkan MK tentang kekosongan hukum apabila putusan ini langsung dieksekusi. Assegaf mengaku sependapat dengan MK untuk mendesak DPR agar segera melakukan perbaikan UU KPK dan undang-undang pembentukan Pengadilan Tipikor.
















