Majelis MK menyatakan tidak dapat menerima uji materi Pasal 6 TAP MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum MPR Tahun 1960 sampai 2002 yang dimohonkan putri mantan Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri. Alasannya, Mahkamah merasa tidak berwenang menguji TAP MPR.
“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan amar putusannya di Gedung MK, Selasa (10/9).
Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 6 Tap MPR No. I/MPR/2003, sepanjang frasa “baik karena bersifat einmalig (final)” dan frasa “maupun telah selesai dilaksanakan”, khususnya nomor urut 30 mengenai TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Eksistensi Ketetapan (TAP) MPRS/MPR secara historis tertuang di beberapa peraturan yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan.
“Seperti, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI dan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” sebut Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, saat membacakan pertimbangan.
Berdasarkan Lampiran IIA Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, Pasal 3 TaP MPR No. III/MPR/2000, dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, kedudukan TAP MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 dan di atas UU. Karena itu, TAP MPRS/MPR mempunyai kedudukan yang secara hierarkis berada di atas undang-undang, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Ketetapan MPRS/MPR tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah,” dalih Maria.
Kewenangan MK disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
Menurut Mahkamah, permohonan para pemohon tidak termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah. Selain itu, karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para pemohon, maka kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dan pokok permohonan tidak bisa dipertimbangkan.
Menanggapi putusan ini, Rachmawati Soekarnoputri, mengatakan sejak awal dirinya sudah bisa memperkirakan permohonannya bakal tidak dapat diterima. “Putusan bukan ditolak, saya sudah bisa membaca. Kelihatan MK menghindar karena ini bukan kewenangan dia untuk mengadili,” ujarnya usai persidangan.
Karenanya, putri mantan presiden RI yang pertama ini mengaku akan tetap berjuang supaya TAP MPR No. 1/MPR/2003 ini bisa direkomendasikan di bawah ke parliamentary review untuk dikaji ulang. “Itu upaya yang maksimal, kita harapkan bisa dikabulkan nanti,” harapnya.
TAP MPR No. 1/MPR/2003 ini dipersoalkan Racmawati bersama Universitas Bung Karno dan Partai Pelopor lantaran secara tidak langsung TAP MPR itu menyebut Bung Karno sebagai penghianat bangsa, seperti termuat dalam TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. khususnya nomor urut 30. Kontradiktif, ketika Soekarno telah dua kali diberi gelar sebagai pahlawan nasional.
Hal itu terekam dalam sidang istimewa MPRS Tahun 1967, Presiden Soekarno disebut-sebut telah mengeluarkan kebijakan yang tidak langsung menguntungkan G 30 S/PKI. Sedangkan dalam Pasal 6 TAP-MPR Nomor 1/MPR/2003 itu, ada frasa “baik karena bersifat einmalig (final)” dan “maupun telah selesai dilaksanakan”.
Hal itu berarti keberadaan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno bertentangan dengan UUD 1945. Rachmawati sendiri mengaku sejak zaman orde baru telah mengusahakan untuk mencabut TAP MPRS itu. Namun, upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil.
Karena itu, dirinya meminta MK untuk menyatakan frasa “baik karena bersifat final” dan “maupun telah selesai dilaksanakan” dalam Pasal 6 TAP-MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPR Tahun 1960 sampai 2002 bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu dimaksudkan agar keberadaan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 bisa dicabut.
