“Hal itu sesuai dengan putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004. Faktanya, tidak terjadi kenaikan harga minya mentah Indonesia (ICP) dalam waktu enam bulan sejak UU APBN-P diundangkan seperti ditentukan Penjelasan Pasal 7 ayat (6a),” kata Hakim Konstitusi Muhammad Alim saat membacakan pertimbangan hukum.
Karena itu, pemberian wewenang kepada Presiden untuk mengubah harga BBM bersubsidi sesuai dengan Pasal 7 ayat (6a) dan Penjelasannya, sudah terlampaui baik dihitung sejak Januari tahun 2012 maupun dihitung sejak diundangkannya UU APBN-P ini pada 31 Maret 2012. “Sehingga pasal itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan,” kata Alim.
Selain itu, pengalokasian anggaran untuk bantuan langsung sementara bagi masyarakat dalam Pasal 15A UU APBNP 2012 merupakan bentuk pengeluaran yang dapat timbul akibat adanya kebijakan kenaikan dan/atau penurunan subsidi harga eceran BBM. “permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.”
Sementara empat permohonan lainnya yang lainnya, MK menyatakan nebis in idem (permohonan objek yang sama) karena permohonan pengujian pasal yang sama sudah diputuskan dalam perkara Nomor 43/PUU-X/2012.
Dimintai tanggapannya, salah satu pemohon dari serikat buruh, Ari Lazuardi berharap pengujian UU yang diajukan awal Mei 2012 ini segera diputus MK. “Namun, faktanya ada kesan MK mengulur-ulur pembacaan putusan ini, sehingga pasal yang digugat sudah kadaluarsa,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya menerima putusan MK ini. “Ya bagaimana kita terima saja putusan MK ini karena memang tidak ada upaya lain,” katanya.
















