Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dimohonkan terdakwa korupsi pengadaan Al-Qur’an, Zulkarnain Djabar. Pasalnya, Mahkamah menganggap penerapan pasal tersebut tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif dan multitafsir.
“Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan bernomor 75/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Rabu (3/12).
Misalnya, Pasal 12 UU Tipikor disebutkan, “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 : a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. b, c,....,i.”
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangannya, menuturkan unsur yang pertama Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor itu jelas mengandung substansi mengenai subjek pelaku tindak pidana. Unsur kedua mengenai tindak pidananya, antara Pasal 12 huruf a dan huruf b bersifat sama, pasif, yaitu sama-sama menerima hadiah atau janji, tetapi di dalamnya terdapat sedikit perbedaan.
Sementara unsur ketiga, mengenai hubungan antara subjek atau pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan, yang di dalam pasal tersebut dirumuskan, untuk huruf a dengan frasa “diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya” dan untuk huruf b dengan frasa “diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”
Khusus unsur ketiga pada huruf a, menurut Mahkamah hubungan antara pelaku dengan tindak pidananya terletak pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh pelaku melalui panca inderanya atau sekurang-kurangnya subjek patut menduga. Keduanya, sama-sama merupakan pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman ini diperoleh melalui pengalaman (empirik) dan dugaan yang patut.
Menurut Mahkamah, menafsirkan frasa “patut diduga” adalah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui proses penalaran atau rasionalitas yang wajar. Pengetahuan dan pemahaman pada huruf a mengenai tujuan pemberian hadiah atau janji itu. Jadi, pemberian hadiah atau janji tersebut sebelum pelayanan yang menjadi tugas pelaku atau subjek tersebut dilakukan.
Sementara pengetahuan dan pemahaman yang terdapat pada huruf b adalah pemberian hadiah sebagai akibat atau disebabkan karena subjek telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi, pemberian hadiah tersebut terjadi setelah pelayanan yang menjadi tugas pelaku atau subjek tersebut dilakukan.
“Frasa “patut diduga” dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b tidak menimbulkan ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan serta ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, norma tersebut berlaku untuk semua orang, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” dalih Maria.
“Justru, Pasal 12 huruf a dan huruf b tersebut sesuai dengan tujuan diubahnya UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dipertimbangkan diatas agar tidak menimbulkan keragaman tafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.”
Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, terdakwa korupsi pengadaan Al Qur’an di Kementerian Agama Zulkarnain Djabar mempersoalkan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait suap yang diterima pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pasal itu dinilai kontradiktif yang menjelma menjadi norma tanpa batas karena dimasukannya frasa “patut diduga” dalam pasal itu.
Akibatnya, ancaman hukumannya menjadi lebih tinggi daripada Pasal 5 UU Tipikor yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Padahal kedua pasal itu sama-sama delik kesengajaan. Pasal 12 UU Tipikor yang digunakan untuk menjerat Zulkarnain itu dinilai telah mencampuradukkan unsur “diketahui” dan “patut diduga” menjadi satu, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan bertentangan dengan sifat universal hukum pidana.
Menurutnya, makna unsur “diketahui” dan “patut diduga” berbeda yang seharusnya pengaturannya dipisah. Sebab, makna “diketahui” diartikan sebagai dolus (kesengajaan) dan “patut diduga” sebagai culpa (kelalaian/kealpaan). Misalnya, kesengajaan ini bisa dilihat dari Pasal 338 KUHP (membunuh dengan sengaja dengan pidana 15 tahun penjara) dan Pasal 359 KUHP (membunuh karena kelalaian dengan pidana 5 tahun penjara).
Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 12 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau setidak-tidaknya MK menyatakan sepanjang frasa “patut diduga” dalam Pasal 12 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasinya, kalau frasa “patut diduga” dihapus, ancaman hukumannya seharusnya lebih rendah daripada “diketahui.”
“Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan bernomor 75/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Rabu (3/12).
Misalnya, Pasal 12 UU Tipikor disebutkan, “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 : a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. b, c,....,i.”
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangannya, menuturkan unsur yang pertama Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor itu jelas mengandung substansi mengenai subjek pelaku tindak pidana. Unsur kedua mengenai tindak pidananya, antara Pasal 12 huruf a dan huruf b bersifat sama, pasif, yaitu sama-sama menerima hadiah atau janji, tetapi di dalamnya terdapat sedikit perbedaan.
Sementara unsur ketiga, mengenai hubungan antara subjek atau pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan, yang di dalam pasal tersebut dirumuskan, untuk huruf a dengan frasa “diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya” dan untuk huruf b dengan frasa “diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”
Khusus unsur ketiga pada huruf a, menurut Mahkamah hubungan antara pelaku dengan tindak pidananya terletak pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh pelaku melalui panca inderanya atau sekurang-kurangnya subjek patut menduga. Keduanya, sama-sama merupakan pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman ini diperoleh melalui pengalaman (empirik) dan dugaan yang patut.
Menurut Mahkamah, menafsirkan frasa “patut diduga” adalah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui proses penalaran atau rasionalitas yang wajar. Pengetahuan dan pemahaman pada huruf a mengenai tujuan pemberian hadiah atau janji itu. Jadi, pemberian hadiah atau janji tersebut sebelum pelayanan yang menjadi tugas pelaku atau subjek tersebut dilakukan.
Sementara pengetahuan dan pemahaman yang terdapat pada huruf b adalah pemberian hadiah sebagai akibat atau disebabkan karena subjek telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi, pemberian hadiah tersebut terjadi setelah pelayanan yang menjadi tugas pelaku atau subjek tersebut dilakukan.
“Frasa “patut diduga” dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b tidak menimbulkan ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan serta ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, norma tersebut berlaku untuk semua orang, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” dalih Maria.
“Justru, Pasal 12 huruf a dan huruf b tersebut sesuai dengan tujuan diubahnya UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dipertimbangkan diatas agar tidak menimbulkan keragaman tafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.”
Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, terdakwa korupsi pengadaan Al Qur’an di Kementerian Agama Zulkarnain Djabar mempersoalkan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait suap yang diterima pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pasal itu dinilai kontradiktif yang menjelma menjadi norma tanpa batas karena dimasukannya frasa “patut diduga” dalam pasal itu.
Akibatnya, ancaman hukumannya menjadi lebih tinggi daripada Pasal 5 UU Tipikor yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Padahal kedua pasal itu sama-sama delik kesengajaan. Pasal 12 UU Tipikor yang digunakan untuk menjerat Zulkarnain itu dinilai telah mencampuradukkan unsur “diketahui” dan “patut diduga” menjadi satu, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan bertentangan dengan sifat universal hukum pidana.
Menurutnya, makna unsur “diketahui” dan “patut diduga” berbeda yang seharusnya pengaturannya dipisah. Sebab, makna “diketahui” diartikan sebagai dolus (kesengajaan) dan “patut diduga” sebagai culpa (kelalaian/kealpaan). Misalnya, kesengajaan ini bisa dilihat dari Pasal 338 KUHP (membunuh dengan sengaja dengan pidana 15 tahun penjara) dan Pasal 359 KUHP (membunuh karena kelalaian dengan pidana 5 tahun penjara).
Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 12 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau setidak-tidaknya MK menyatakan sepanjang frasa “patut diduga” dalam Pasal 12 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasinya, kalau frasa “patut diduga” dihapus, ancaman hukumannya seharusnya lebih rendah daripada “diketahui.”
