Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak dapat menindaklanjuti laporan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, sepanjang tidak mengantongi bukti rekaman. Transkrip rekaman yang sudah diberikan pelapor sedianya akan diverifikasi dengan bukti rekaman sebagaimana yang dijanjikan Sudirman Said saat memberikan laporan di MKD.
“Rekaman asli belum diterima. Kami tidak bisa bekerja tanpa rekaman, tidak bisa kroscek bukti percakapan untuk sinkronisasi,” ujar Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung DPR, Rabu (18/11).
MKD memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan apakah laporan pelapor dapat ditindaklanjuti atau sebaliknya. Makanya, Sudirman Said mesti memberikan rekaman percakapan antara orang yang diduga Ketua DPR Setya Novanto dengan seorang pengusaha kepada MKD. Jika tidak, maka akan memperlambat penuntasan kasus tersebut ke tahap berikutnya.
“Kami berharap Sudirman Said bisa segera mungkin sesuai pernyataan beliau ke kami memberikan rekaman kaset original, walaupun dia baru ke Luar Negeri. Namun sudah memerintahkan Sekjen dan biro hukum serahkan ke MKD. Sampai sekarang belum diterima,” katanya.
Anggota Komisi III itu mengatakan, Sudirman memang tidak memberikan waktu tepatnya akan memberikan bukti rekaman. Namun dalam kurun waktu 14 hari kerja MKD ke depan sejak diserahkan laporan, Sudirman berjanji akan memberikan bukti rekaman tersebut. Ia menegaskan batas waktu bukti rekaman diserahkan hingga tanggal 30 November.
Kendati demikian, MKD kata Junimart, tidak bersikap proaktif. Pasalnya pelapor memiliki kepentingan memberikan bukti terkait dengan laporannya. “Berharap bukti segera (diberikan, red) ke MKD,” ujarnya.
Pasal 11 ayat (1) Peraturan DPR No.2 tentang Tata Cara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menyebutkan, “MKD memutuskan untuk dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan alat bukti”.
