MKH Tak Ganggu Proses Hukum Akil Mochtar
Berita

MKH Tak Ganggu Proses Hukum Akil Mochtar

Lima orang sudah bersedia duduk di MKH.

Hukumonline News
Hukumonline News
ASH
Bacaan 2 Menit

Ditegaskan Hamdan, MK akan memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap KPK untuk menjalankan tugasnya secara bebas, meski persidangan MKH berjalan bersamaan. Menurutnya, ini pembentukan MKH hanya respon internal agar MK bisa konsentrasi untuk bekerja, hasilnya diserahkan ke MKH.

“MKH ini tidak akan mengganggu proses hukum KPK, tidak ada saling mendahului satu sama lain,” kata Hamdan.  Hamdan memastikan Akil Mochtar akan hadir dalam sidang MKH guna memberi penjelasan terkait dugaan suap yang membelitnya.   

Terpisah, Ketua KY Suparman Marzuki memastikan Wakil Ketua KY Abbas Said akan duduk dalam MKH MK. Sebab, Peraturan MK terbaru menyebutkan ada unsur pimpinan dalam MKH MK meski fungsi pengawasan KY untuk hakim MK telah dibatalkan MK pada 2006. “Pak Abbas Said sudah disiapkan, sudah ditelrpon oleh Sekjen MK,” kata Suparman di Gedung KY. 

Dalam kesempatan itu, Suparman mengungkapkan sekitar tahun 2011 dan 2012 memang telah mendapatkan informasi terkait adanya permainan suap yang dilakukan salah satu hakim MK. “Penangkapan ini konsekuensi positif dari komitmen kita untuk memberantas korupsi, membuktikan KPK itu penting,” jelasnya.

Untuk diketahui, isu suap yang menerpa Akil Mochtar ini bukanlah pertama kali terjadi. Sebelumnya, Akil pernah disidang dalam MKH terkait dugaan percobaan penyuapan oleh Bupati Simalungun JR Saragih sebesar Rp1 miliar terkait penanganan Pemilukada Simalungun. Alhasil, MKH yang diketuai Harjono memutuskan tidak ada pelanggaran kode etik atas kasus Akil.

Kasus ini muncul gara-gara tulisan Refly Harun di Harian Kompas edisi 25 Oktober 2010 berjudul “MK Masih Bersih?” yang kala itu membuat para hakim MK terusik. Dalam tulisan itu Refly menguak dugaan praktek jual-beli perkara sengketa pemilukada yang menyeret panitera dan hakim konstitusi. Salah satunya, Refly mengaku melihat uang dolar senilai satu miliar rupiah yang akan diserahkan kepada hakim MK terkait sengketa Pemilukada Simalungun, Sumatera Utara.

Akil Mochtar dilahirkan di Putussibau, Kalimantan Barat, 18 Oktober 1960. Awal kariernya, ia berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1984 hingga 1999. Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi pada 2008, Akil merupakan anggota DPR dari Fraksi Golongan Karya sebelum akhirnya dipilih sebagai ketua MK pada 3 April 2013. 

Ia duduk sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004, dan periode 2004-2009. Di DPR, Akil sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR periode 2004-2006. Pendidikan sarjana hukumnya diraih di Fakultas Hukum di Universitas Panca Bhakti Pontianak. Sementara gelar magister dan doktor ilmu hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info