Tidak tahu-menahu
Berdasarkan penelusuran hukumonline, diperoleh informasi dari Republika bahwa pihak BSD lah yang memasang iklan tersebut. Namun, tidak terungkap motif dibalik pemasangan iklan tersebut. Yoga, salah seorang staf BSD yang memasang iklan tersebut di Republika ketika dikonfirmasi hukumonline, sama sekali tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi sampai akhirnya BSD memasang iklan satu halaman tersebut.
"Saya hanya bertugas hanya untuk pasang iklan. Sedangkan materinya itu semua urusan orang humas," tutur Yoga, ketika hukumonline mengkonfirmasi mengenai pemasangan iklan tersebut.
Selanjutnya, hukumonline mencoba mencari informasi dari Thomas Tampubolon, nama pengacara yang ada di iklan tersebut. Namun, Thomas mengaku tidak tahu menahu mengenai iklan tersebut. Ia juga menyatakan tidak tahu kalau namanya dicantumkan dalam iklan tersebut.
Kendatipun demikian, Thomas yang menjadi kuasa hukum PT Supra Veritas (SV) dan PT Simas Tunggal (ST) bisa memahami isi iklan tersebut. Saya kira itu jeritan hati BSD, yang menggambarkan begitu sulitnya menegakkan keadilan dan hukum. Tetapi, saya sendiri tidak tahu dengan pemasangan iklan tersebut," kata Thomas, ketika dihubungi hukumonline (26/06).
Berdasarkan informasi dari advertorial tersebut, SV dan ST adalah anggota konsorsium BSD yang membeli tanah dari The Kim Tin, sebelum kepemilikan tanah tersebut kemudian diklaim oleh Rusli Wahyudi.
Ada baiknya memang, siapapun yang berniat memasang iklan yang berhubungan dengan suatu perkara, agar lebih berhati-hati. Belum lama berselang, pengacara Todung Mulya Lubis dan Lelyana Santosa dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi peringatan keras lantaran mengiklankan putusan PN Jaksel, pada perkara Holdiko Perkasa melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Dalam pertimbangannya, Dewan Kehornatan Pusat (DKP) Ikadin mengatakan bahwa putusan perkara PT. Holdiko Perkasa yang diumumkan Mulya dan Lelyana di tiga surat kabar nasional, merupakan putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap dan berasal dari salinan yang tidak resmi.
Selain masalah pengumuman putusan, DKP juga menilai ‘catatan' yang dibuat Mulya dan Lelyana, yang dipasang berdampingan dengan pengumuman putusan PN Jakarta Selatan, merupakan tindakan yang tidak etis, dan bisa dikualifisir sebagai mencari perhatian dan mencari publisitas.
