Modus Korupsi Kepala Desa
Berita

Modus Korupsi Kepala Desa

Anggaran desa disulap untuk membeli aset pribadi.

ant
Bacaan 2 Menit
Modus Korupsi Kepala Desa
Hukumonline

Anggapan korupsi sudah mengakar, mungkin ada benarnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan ditetapkannya mantan Kepala Desa (Kades) Rintik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, berinisial Mhz sebagai tersangka.


Kapolres Penajam Paser Utara, AKBP Sugeng Utomo menyatakan Mhz diduga menggunakan Alokasi Dana Desa 2009, sebesar Rp480,6 juta untuk kepentingan pribadi.


Modus yang digunakan tersangka, membentuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes), serta menggunakan dana tersebut untuk membeli kendaraan roda empat jenis "pick up" dan kebutuhan lainnya.


"Tersangka membentuk LPD Wahyu Lestari, padahal dalam Perdes itu harusnya membentuk LPD Usaha Taka," katanya, Selasa (28/8).


Dia menguraikan Desa Rintik menerima ADD tahun 2009 sebesar Rp1,5 miliar dari APBD Kabupaten. Lalu digunakan untuk belanja rutin sebesar Rp538,88 juta, pemberdayaan masyarakat Rp961,2 juta, serta belanja pembangunan fisik dan nonfisik termasuk untuk simpan pinjam Rp480,6 juta.


Pada 14 Desember 2009 dilakukan pencairan Rp600 juta dan 31 Desember kembali dilakukan pencairan keempat sebesar Rp450 juta. Dana Rp450 juta juga termasuk untuk dana simpan pinjam.


Kemudian, kata Kapolres, dana ini harusnya digunakan untuk LPD Usaha Taka, tetapi ternyata tidak digunakan untuk LPD tersebut. Malah tersangka membentuk LPD Wahyu Lestari yang dikelola sendiri oleh yang bersangkutan.


Kemudian dana yang sudah dicairkan itu digunakan untuk membeli tabung dan regulator kompor gas Rp140.730.000.


"Tersangka juga menggunakan untuk membeli mobil pick up Rp50 juta, pinjaman kepada masyarakat Rp210 juta serta pinjaman pribadi tersangka Rp4.870.000," kata Sugeng.


Selain itu, lanjut Kapolres, dana itu juga dikelola seorang warga sebagai simpan pinjam sebesar Rp70 juta serta digunakan untuk membeli lahan untuk posyandu Rp5 juta.


"Dalam mengelola ADD ini seharusnya tersangka menyalurkan dana untuk LPD Usaha Taka, namun malah membentuk LPD lain Wahyu Lestari. Padahal dalam Perdes itu Usaha Taka bukan Wahyu Lestari," ujarnya.


Sugeng menyatakan, sebelum penetapan tersangka ini penydik dari Tipikor Polres Penajam Paser Utara telah memanggil sejumlah saksi termasuk beberapa barang bukti.


Rencananya, setelah hari raya  Idul Fitri ini,  tersangka akan dipanggil untuk diperiksa penyidik.


Sebelum ditangani Polres PPU, Inspektorat PPU juga pernah melakukan audit berkaitan dengan dana simpan pinjam di Desa Rintik ini. Tim menemukan adanya penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya.


Saat diperiksa, Mhz bersedia mengembalikan dana simpan pinjam serta aset lainnya dan kemudian diamankan di Kecamatan Babulu.


Pada saat itu, Mhz dianjurkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Aset yang sudah disita tersebut akan dijual untuk menutupi kerugian negara dan sisanya akan ditanggung sendiri tersangka.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info