Terbaru

MPR Minta Pemerintah Lebih Cermat Tentukan Keberlanjutan PPKM

Apabila PPKM Level 4 kembali diperpanjang, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dampak kebijakan tersebut di sektor ekonomi bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 3 Menit
Penyekatan jalan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di DKI Jakarta. Foto: RES
Penyekatan jalan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di DKI Jakarta. Foto: RES

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah cermat dalam menentukan keberlanjutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di setiap wilayah yang sebelumnya telah diperpanjang 26 Juli—2 Agustus 2021.

"Pemerintah agar lebih cermat mempertimbangkan dasar untuk menentukan perpanjangan kebijakan PPKM di setiap wilayah, di samping kebijakan PPKM masih belum tersinkronisasi secara baik dengan pemberian bantuan sosial ataupun bantuan subsidi upah kepada masyarakat, juga kondisi perkembangan Covid-19 di setiap daerah yang berbeda-beda," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini meminta pemerintah juga mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial dalam menentukan level keberlanjutan PPKM di setiap daerah. Menurut dia, Pemerintah perlu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung penuh kebijakan PPKM yang diterapkan di wilayah masing-masing. Sebab, dukungan dari masyarakat menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Bamsoet meminta masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan yang terjadi dan tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama terkait dengan varian delta yang sangat menular.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta pemerintah mengkaji dengan serius dan berhati-hati dalam memutuskan terkait PPKM Level 4 dan Level 3 ini. "Memang serba sulit. Saya berharap pemerintah mengambil keputusan yang terbaik, seksama, dan terukur," kata Jazilul atau Gus Jazil dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Apabila PPKM Level 4 kembali diperpanjang, lanjutnya, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dampak kebijakan tersebut di sektor ekonomi bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil. "Kalau diperpanjang lagi, tentu aktivitas ekonomi warga tambah lesu. Silakan diperpanjang sekiranya pemerintah dapat membantu sektor usaha dan kebutuhan dasar masyarakat selama PPKM," lanjutnya.

Dia mengatakan pelaksanaan PPKM Level 4 yang berlaku secara terus-menerus dapat menunjukkan ketidakefektifan pemberlakuan kebijakan tersebut oleh Pemerintah. "Hemat saya, perpanjangan PPKM dapat menurunkan kepercayaan masyarakat karena pemerintah dianggap kurang berhasil mengatasi keadaan," ujarnya.

Tags:

Berita Terkait