Sebuah Kebuntuan
Hidayat mengatakan keberadaan lembaga MPR, sama dengan lembaga-lembaga lain yang berbasis UU. Dalam UU, lanjutnya, tidak memberikan hak dan tugas yang banyak kepada MPR. Jika MPR melakukan tugas lebih banyak dari DPR dan DPD, berarti MPR telah melanggar UU. Saya kira yang harus dipahami adalah, MPR seperti ini, bukan maunya MPR menjadi seperti ini, MPR seperti ini, karena maunya UU yang mengatakan begitu, katanya.
Hidayat menambahkan, kalau alasannya karena pekerjaan atau tugas agar dapat mengembalikan MPR menjadi lembaga permanen. Semestinya tugas MPR tersebut diperbanyak. Salah satu usulan yang sudah diajukan adalah, pengkajian terhadap pelaksanaan UUD. Karena kita lihat, kedepan kemungkinan juga terjadinya perubahan itu menjadi sesuatu yang sah, kata mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini.
Menurutnya, tidak ada yang melakukan pengawasan terhadap UUD. DPR sendiri, lanjutnya, melakukan pengawasan hanya kepada pemerintah, terkait dengan pelaksanaan UU. Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan, jika ada Judicial Rieview (JR) terhadap UUD. Itu pun jika ada yang mau melakukannya. Jika tidak, ya tidak ada, mustahil juga MPR melakukan sosialisasi UU tanpa sebelumnya melakukan pengkajian, ujarnya.
Ronald berpendapat bahwa pernyataan Hidayat hanya bernada pembelaan. Selama ini sudah ada pihak yang menginginkan MPR bersifat ad hoc, bukan permanen. Soal pengkajian, menurut saya adalah sebuah kebuntuan. Dia tidak mampu lagi mengidentifikasi apa yang seharusnya dikerjakan, katanya.
