Meski demikian, Muchtar mengaku pasal yang didakwakan untuk penahanan kedua berbeda dengan pasal yang didakwakan sebelumnya. Pada kasus pertama landasan penyidik adalah tentang pengrusakan hutan. Sedangkan saat ini, yang didakwakan ke Sitorus adalah pasal korupsi
Seorang jaksa yang ikut menangani penyidikan perkara Sitorus membenarkan bahwa Kejaksaan menggunakan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Tetapi sang jaksa menepis anggapan bahwa substansi perkara yang disidik polisi sama dengan yang disidik kejaksaan.
Dikatakan sang jaksa yang enggan disebut namanya, penggunaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena UU 41/1999 tentang Kehutanan tidak dapat menjerat Sitorus. UU Kehutanan hanya mengatur persoalan penebangan kayu atau pohon. Karena itulah pemakaian UU Tipikor ini diharapkan mampu menjerat Sitorus dan pelaku illegal logging lainnya.
Terkait dengan gugatan praperadilan dari pihak Sitorus dan alasan pengeluaran SP3, Jaksa yang ikut dalam tim penangkapan mengaku tidak habis pikir dengan langkah penyidik, atau Kepolisian Daerah Sumut yang menggunakan pasal 406 dan pasal 170 KUHP. Pasal itu bukan saja lemah, tapi tidak mendasar, keluhnya.
Penggunaan UU itu memang suatu terobosan hukum yang kita lakukan, tukas sang jaksa, yang pernah bertugas di Sumatera Utara itu.
Sitorus ditahan Kejaksaan sejak 31 Agustus lalu atas tuduhan melakukan perubahan fungsi kawasan hutan di daerah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.