Pengamat pajak, Fajry Akbar mengapresiasi langkah perintah terkait program ini. Menurutnya, program validasi dan pembuatan NPWP oleh perbankan akan memberikan dampak yang positif baik bagi perbankan, DJP, dan nasabah.
Hal ini mengingat NPWP menjadi salah satu syarat bagi nasabah dalam menggunakan beberapa jasa perbankan, misalnya mengajukan kredit. Sehingga program ini memudahkan nasabah dan menguntungkan pihak perbankan dan DJP.
"Jadi kalau bisa dilakukan diperbankan maka dapat melakukan one-stop-service. Nasabah dimudahkan, perbankannya juga pasti senang, DJP akan diuntungkan karena ekstensifikasi meningkat, dan pada akhirnya kepatuhan akan meningkat," katanya kepada Hukumonline, Jumat (24/7).
Begitu pula saat validasi, lanjut Fajar, dalam perbankan terdapat know your customer (KYC) untuk meminimalisir risiko baik funding atau lending. Validasi NPWP ini, jelasnya, dapat membantu perbankan untuk melihat risiko nasabahnya. Dengan begitu, perbankan akan sangat terbantu.
Bagaimana dampaknya bagi DJP? Selain adanya ekstensifikasi pajak yang dipastikan meningkat, program ini sekaligus akan mendorong transparansi dan juga timbal balik dari keterbukaan data nasabah yang dinikmati oleh DJP.
Namun demikian, Fajar melayangkan kritik terkait keterlibatan Bank Himbara. Dia mempertanyakan alasan Ditjen Pajak tidak melibatkan bank swasta. Padahal, lanjutnya, pihak swasta layak untuk diikutsertakan dalam program ini demi memberikan keadilan terhadap semua perbankan.
"Hanya saja, mengapa Bank Himbara saja yg diberikan? Kenapa bank swasta tidak dilibatkan? Inikan tak adil," pungkasnya.
















