Munas Peradi Diundur Tanpa E-Voting, PKPA Mungkin E-Learning
Utama

Munas Peradi Diundur Tanpa E-Voting, PKPA Mungkin E-Learning

Munas tetap dengan sistem pemilihan oleh delegasi cabang. Kemungkinan e-learning PKPA tergantung kesepakatan dengan mitra perguruan tinggi.

Hukumonline News
Hukumonline News
Normand Edwin Elnizar
Bacaan 2 Menit
Ketua Umum DPN PEradi Fauzie Yusuf Hasibuan (kiri) dan Sekjen DPN Peradi Thomas Tampubolon (kanan). Foto: Istimewa
Ketua Umum DPN PEradi Fauzie Yusuf Hasibuan (kiri) dan Sekjen DPN Peradi Thomas Tampubolon (kanan). Foto: Istimewa

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan memundurkan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) selama dua minggu. Surat resmi Peradi menyebutkan Munas akan dilakukan pada 15-16 April 2020. Munas tidak akan beralih ke sistem e-voting. Di sisi lain, Peradi membuka peluang sistem e-learning dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) jika wabah coronavirus belum segera terkendali.

 

“Betul, kami tunda sampai 15-16 April 2020. Setelah kami koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat,” kata Sekretaris Jenderal Peradi, Thomas E.Tampubolon saat diminta konfirmasi oleh Hukumonline. Thomas menjelaskan bahwa penundaan masih akan dievaluasi dengan mengamati perkembangan kondisi.

 

“Kami sambil mengikuti perkembangan. Kita tidak akan memaksakan kalau nanti hal terburuk seperti lockdown terjadi, tentu dari Jakarta tidak bisa keluar kan,” kata Sekretaris Jenderal Peradi. Sesuai surat yang diterbitkan Peradi Jumat (20/3) kemarin, keputusan itu dibuat sambil mempertimbangkan berbagai perkembangan berikutnya.

 

Sebelumnya Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan menyatakan Munas akan diselenggarakan sesuai jadwal. Bahkan Thomas pun sempat menegaskan hal yang sama. Pimpinan Peradi awalnya mempersiapkan upaya pengetatan protokol pencegahan pandemik di area Munas. Namun pernyataan itu mendapat respon permohonan dari beberapa cabang Peradi.

 

Baca:

 

Penundaan dimundurkan hanya sekira dua minggu. Thomas mengatakan lokasi dan sistem yang akan digunakan tetap sama. Surabaya masih menjadi tempat pelaksanaan Munas. Para delegasi cabang akan hadir untuk memilih Ketua Peradi yang baru secara langsung.

 

“Belum ada rencana kami menggunakan e-voting. Banyak hal yang belum bisa diduga,” kata Thomas. Hajatan Munas Peradi ini diperkirakan mengumpulkan 1200 orang. Jumlah tersebut termasuk delegasi dari cabang Peradi seluruh Indonesia.

 

Sebenarnya masa kepengurusan Peradi yang dipimpin Fauzie dan Thomas ini masih sampai bulan Juni 2020 mendatang. Pilihan mengadakan Munas di awal tahun 2020 adalah kesepakatan Dewan Pimpinan Nasional (DPN)  Peradi. “Serah terimanya masih nanti,” ujar Thomas.

 

Tidak ada ketentuan di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Peradi soal kapan pemilihan Ketua yang baru harus dilakukan sebelum kepengurusan lama berakhir. Hal itu diakui oleh Thomas. “Kami memberikan waktu agar kepengurusan baru bisa lengkap dibentuk, biasanya perlu sebulan atau dua bulan,” Thomas mengungkapkan.

 

Pada saat yang sama, kepengurusan lama masih mengejar berbagai sisa tugas salah satunya pelantikan kepengurusan cabang-cabang seluruh Indonesia. Ia menjelaskan periode menjabat 134 kepengurusan cabang Peradi tidak seragam. Belum lagi berbagai tugas pengambilan sumpah calon advokat yang harus dilakukan langsung pengurus dari DPN Peradi.

 

Sikap Peradi ini mendapat apresiasi salah satunya dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagai salah satu organisasi pembentuk Peradi. “Dalam hal ini saya apresiasi segala usaha mencegah dan menghindari pertemuan banyak orang, harusnya kita semua saling maklum, prioritasnya menyelamatkan kemanusiaan,” kata Ketua HKHPM, Abdul Haris Muhammad Rum.

 

HKHPM sendiri telah menunda berbagai aktivitas pelatihan rutin bagi anggotanya. “Kami harusnya bulan ini ada kegiatan bersama OJK, akhirnya ditunda demi kebaikan bersama,” kata Haris. (Baca: PKPA Hukumonline Kembali Digelar, Apa yang Beda?)

 

Kemungkinan E-Learning PKPA

Selain itu, Haris berbagi informasi bahwa HKHPM mengizinkan pendidikan calon anggotanya dengan e-learning. Selama ini HKHPM menyelenggarakan Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal jenjang Dasar 1 dan Dasar 2 untuk menjadi anggotanya.

 

“HKHPM sudah mengizinkan lembaga mitra pendidikan untuk menyelenggarakan secara online,” ujarnya. Sikap ini segera diambil untuk merespon berbagai pembatasan aktivitas berkumpul di tengah pandemik coronavirus.

 

Tiap mitra peyelenggara diberi kepercayaan menggunakan metode tanpa tatap muka. Tanggung jawab atas partisipasi peserta dalam model e-learning diserahkan kepada para mitra. “Prinsipnya kami izinkan asalkan peserta benar-benar mengikutinya,” Haris menegaskan.

 

Namun ia mengakui belum ada mitra penyelenggara pendidikan yang mengonfirmasi akan menjalankan e-learning. “Arahnya kami memastikan hak anggota terlindungi dengan memperhatikan perhatian nasional,” kata Haris.

 

Bagaimana dengan PKPA Peradi yang biasanya marak dilakukan sepanjang tahun dengan ribuan peminat? “Kalau bisa online bagus juga. Kami bisa saja mempertimbangkan. Tapi belum ada yang minta dari mitra perguruan tinggi,” kata Thomas selaku Sekretaris Jenderal Peradi.

 

Thomas mengaku belum ada sikap resmi Peradi soal kemungkinan e-learning PKPA untuk merespon kondisi terkini. “Sejauh ini para mitra melakukan penundaan PKPA. Tentu kami harus verifikasi kalau ada yang minta. Bagaimana evaluasi partisipasinya,” Thomas menjelaskan.

 

Ia merujuk pola PKPA yang memiliki standar wajib kehadiran minimal 80% dari target jumlah jam sesi seminar. “Kami terbuka untuk kemungkinan itu. Asalkan kualitas PKPA tetap bisa terjamin,” ujarnya. Selain PKPA, agenda lain yang terpaksa ditangguhkan adalah pengambilan sumpah calon advokat. Peradi telah mengumumkan penundaan jadwal pengambilan sumpah di Provinsi DKI Jakarta dan Jambi akhir Maret 2020.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info