Mutasi Pekerja Timbulkan Problem Hukum
Berita

Mutasi Pekerja Timbulkan Problem Hukum

Dalam konstruksi hukum ketenagakerjaan, tidak dikenal mutasi pekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang berbeda badan hukum.

IHW
Bacaan 2 Menit

 

Namun dalam putusannya, majelis hakim PHI Jakarta tidak mengusik dalil Bambang itu. Bisa jadi majelis hakim saat itu tidak melihat Bambang mampu membuktikan dalilnya. Memang. Beracara di PHI tak ubahnya beracara di peradilan perdata biasa. Asas ‘siapa mendalilkan, dia harus membuktikan' juga dipakai di peradilan perburuhan ini.

 

Bicara pembuktian tentu bukan perkara mudah. Cukup sulit untuk membuktikan ada maksud tertentu di balik kebijakan yang dikeluarkan pengusaha, kata Yogo Pamungkas. Walau sulit dibuktikan, lanjutnya, namun ‘maksud tertentu' itu amat mudah dirasakan oleh pekerja.

 

Yogo sendiri memiliki saran supaya mutasi tidak dijadikan sarana penyalahgunaan wewenang oleh pengusaha. Menurutnya, jika mutasi ditempatkan sebagai sanksi, maka sanksi itu hanya bersifat pembinaan. Jangan semata sebagai penghukuman. Selain itu, pengaturannya harus tertuang tegas dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Jangan lupa untuk tetap melakukan komunikasi dan sosialisasi yang baik, pungkasnya.

 

Persidangan perkara ini sendiri kini baru akan memasuki tahap pembuktian. PT. Indo Semar Sakti sebagai tergugat tak pernah menunjukkan batang hidungnya di persidangan. Alhasil majelis hakim nantinya akan memutus perkara ini tanpa kehadiran tergugat (verstek).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info