Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau kepada nasabah perbankan untuk mentaati syarat-syarat penjaminan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut serta tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga dan cashback yang tinggi.
"Karena jika perhitungan bunga serta cashback yang diberikan melebihi tingkat bunga penjaminan maka simpanan tersebut tidak dijamin LPS," kata Kepala Divisi Kehumasan LPS Haydin Haritzon seperti dilansir Antara dalam sebuah diskusi bertema "Peran Media Massa Mengawal Pemulihan Ekonomi" yang diadakan secara daring.
Menurut dia, LPS memang tidak bisa membatasi besaran bunga bank yang disepakati antara pihak bank dengan nasabahnya, namun jika nasabah ingin simpanannya dijamin keamanannya oleh LPS, harus mengikuti syarat tingkat bunga penjaminan yang berlaku.
"Kami tidak mengatur besar simpanan nasabah. Tapi kami imbau ke masyarakat, kalau simpanan mau dijamin LPS, harus yang sesuai kriteria LPS. Kami ingin nasabah aware dan paham risikonya jika ada tawaran bunga tinggi, kami serahkan ke nasabah karena jadi tanggung jawab masing-masing," katanya.
Haydin yang menjadi narasumber menyampaikan bahwa nasabah tidak perlu ragu untuk menabung di bank karena LPS hadir di tengah masyarakat dan menjamin simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per-bank. "Supaya simpanannya dijamin, kami imbau kepada para nasabah bank untuk memenuhi syarat-syarat penjaminan LPS," ujarnya. (Baca Juga: BI Terbitkan Aturan Pelonggaran LTV/FTV dan Uang Muka Kredit)
Ia memapakan, syarat-syaratnya ialah 3T yakni pertama, tercatat pada pembukuan bank, yang kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS dan yang ketiga tidak menyebabkan bank menjadi bank gagal seperti memiliki kredit macet.
Selain itu, lanjut dia, nasabah diharapkan cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai karena berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 2/PLPS/2010 Pasal 42 ayat 2 menyatakan bahwa pemberian uang dalam rangka penghimpunan dana juga termasuk komponen perhitungan bunga.
Haydin mengatakan adapun tingkat bunga penjaminan oleh LPS periode 25 Februari 2021 sampai 28 Mei 2021, untuk bank umum adalah sebesar 4,25 persen, untuk valas sebesar 0,75 persen dan BPR 6,75 persen.
"Dan kami tidak pernah berhenti untuk menyosialisasikan ini kepada masyarakat. Ini menjadi tantangan kami bagaimana untuk menyosialisasikan 3T tadi kepada masyarakat," kata Haydin.
Selama ini, kata dia, LPS menjamin bank konvensional juga bank syariah di Indonesia dan LPS termasuk dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, bersama BI dan OJK. "Tujuan pendirian LPS adalah perlindungan terhadap simpanan nasabah perbankan dengan program penjaminan simpanan," kata dia.
LPS juga bertugas melaksanakan program restrukturisasi perbankan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan. Adapun bank peserta penjamin LPS sampai Februari 2021, totalnya 1.773 bank yang terdiri atas bank umum sebanyak 107 dan BPR sebanyak 1.704.
Di masa pandemi COVID-19, LPS memiliki kebijakan antisipasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dari dampak pandemi terhadap perekonomian nasional. Haydin mengatakan rata-rata per tahunnya, sebanyak delapan sampai 10 bank ditutup karena mengalami kegagalan manajemen.
Akan tetapi, di masa pandemi COVID, tidak terjadi kenaikan angka penutupan bank walau terjadi gejolak ekonomi. Sejak 2005 sampai Maret 2021, katanya, terhitung 110 BPR dan 1 bank umum dilikuidasi.
Sementara, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan, apalagi di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional yang terus digenjot oleh pemerintah.
"LPS senantiasa berupaya menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan melalui sosialisasi tugas dan fungsi LPS secara intensif," ujar Purbaya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyatakan keyakinannya bahwa kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank saat ini masih tinggi dan LPS dinilainya berhasil mengemban amanat tersebut.
"Sesuai amanat undang-undang kepada LPS, LPS terus menjaga confidence masyarakat untuk menyimpan dananya di bank," ujarnya.
Sebagai bagian dari sinergi kebijakan bersama segenap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya untuk mendorong program pemulihan ekonomi nasional (PEN), LPS sebagai lembaga penjamin dan resolusi bank telah mengeluarkan berbagai respons kebijakan.
Respons kebijakan tersebut antara lain relaksasi pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran premi oleh bank peserta penjaminan, senilai nol persen sampai dengan enam bulan pertama dan 0,5 persen pada enam bulan setelahnya.
Kemudian, relaksasi penyampaian laporan data simpanan berbasis nasabah atau single customer view (SCV) dan laporan berkala bank. "LPS pun aktif menjaga tingkat bunga penjaminan di level yang rendah untuk menekan cost of fund perbankan, dengan mempertimbangkan kondisi dan prospek likuiditas perbankan serta stabilitas sistem keuangan nasional," kata Purbaya.
Ia menuturkan PDB per kapita dari uang setiap nasabah yang dijamin oleh LPS mencapai 35,1 kali. Rasio tersebut jauh lebih besar dari rata-rata limit penjaminan simpanan per PDB per kapita di negara-negara lain.
"Penjaminan dengan nilai Rp2 miliar ini setara 35,1 kali PDB. Hal ini menunjukkan betapa tingginya komitmen LPS dalam menjaga kepercayaan deposan bank agar tetap merasa aman, tenang, dan pasti untuk menyimpan uangnya dalam sistem perbankan nasional," ujar Purbaya.
















