Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai sikap pemerintah akan pembentukan pembentukan paket aturan otonomi daerah belum jelas. Pasalnya, DPR belum menerima draft rancangan dari pemerintah. Paket tersebut diantaranya, RUU Pemilu Kada, RUU Desa, dan RUU Otonomi Daerah.
“Hingga saat ini belum diserahkan pemerintah,” ujar Anggota Komisi II DPR dari F-PDIP, Budiman Sudjatmiko, Jakarta, Kamis (17/2). Padahal, menurutnya, paket RUU tersebut sudah jadi bagian dari Program Legislasi Nasional 2011.
Budiman mengakui, kisruh mengenai status keistimewaan Yogyakarta menguras fokus dan energi DPR. Sejak beberapa bulan lalu, DPR dan Pemerintah berdebat panjang mengenai status Gubernur Yogyakarta yang akan diatur dalam RUU Keistimewaan DIY.
Pemerintah, termasuk fraksi pendukung pemerintah di DPR, menginginkan Gubernur Yogyakarta dipilih melalui proses demokratis dengan masa jabatan terbatas. Sementara, mayoritas fraksi lain dan mayoritas warga Yogyakarta meminta Gubernur adalah jabatan seumur hidup bagi Sultan Yogyakarta Hadiningrat. “Kami terfokus di masalah itu,” tutupnya.
















