Nazaruddin Tuding Pasek Terima Uang Hambalang
Berita

Nazaruddin Tuding Pasek Terima Uang Hambalang

Saat Pasek duduk di Komisi X DPR. Yang dituding menyikapi dengan santai.

FAT
Bacaan 2 Menit
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: Sgp
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: Sgp

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menuding Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menerima uang dari hasil proyek Hambalang. Menurutnya, uang yang diterima berkaitan saat Pasek menjabat sebagai anggota Komisi X DPR. Selain itu, Pasek juga menjabat sebagai Ketua Bidang Olahraga di Partai Demokrat.

"Yang penting ada keterlibatan aliran dana ke Pasek, kalau gak ada keterlibatan aliran dana gak mungkin dipanggil KPK," kata Nazar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (8/13).

Sayangnya, Nazar tak menjelaskan berapa besar uang yang diterima Pasek. Dia yakin uang yang diterima Pasek juga diterima sejumlah rekan-rekan sesama anggota Komisi X DPR lainnya. Menurut Nazar, uang yang diterima Pasek terjadi setelah pencairan dari kontrak proyek Hambalang.

Ia yakin, KPK sudah memperoleh bukti bahwa Pasek menerima uang. Atas dasar itu pula, Pasek diperiksa KPK terkait proyek Hambalang. "Yang penting semua bukti sudah diserahkan ke KPK. Sudah semua yang jelas, makanya Pasek dipanggil KPK hari ini," ujar Nazar.

Setelah diperiksa KPK sekitar empat jam, Pasek menyatakan hanya menjelaskan mengenai pembahasan proyek Hambalang di Komisi X DPR. Menurut dia, pembahasan anggaran proyek Hambalang tak hanya dilakukan anggota legislative di DPR, tapi juga di luar kantor. Hanya saja, Pasek tak merinci dimana saja pembahasan anggaran proyek Hambalang dilakukan Komisi X.

Ia mengaku, telah memberikan sejumlah data ke KPK mengenai pembahasan anggaran proyek Hambalang di Komisi X. Pasek berharap, data-data yang diberikan bisa dijadikan pegangan KPK dalam mengusut tuntas kasus ini.

"Saya hanya menyampaikan beberapa, karena saya ini kan Pergantian Antar Waktu, saya hadir belakangan dalam rapat pembahasan. Jadi hanya ada beberapa dokumen yang saya dapatkan, saya serahkan kepada KPK," katanya.

Karena PAW itu juga, Pasek tak mengetahui secara pasti mengenai kenaikan anggaran dalam proyek Hambalang. Hanya sekitar beberapa bulan ia bertugas di Komisi X DPR. Dari catatan yang dimilikinya, pembahasan anggaran proyek Hambalang dilakukan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR.

"Saya merasa penting menjelaskan ini agar clear jangan sampai publik mengatakan ini kayak bancakannya Demokrat saja. Padahal faktanya bertentangan sekali. Faktanya ini dibahas resmi di DPR, diikuti semua fraksi sehingga tidak bisa semuanya tiba-tiba cuci tangan," tutur Pasek.

Mengenai tudingan Nazar yang menyatakan dirinya menerima aliran dana dari proyek Hambalang, Pasek membantahnya. Menurut dia, Nazaruddin asal menuding karena jengkel tak pernah berhasil menyeret Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ke dalam kasus ini. "Aneh-aneh saja," katanya.

Kedatangan Ketua Komisi III DPR oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Pasek dijelaskan, Pasek diperiksa sebagai saksi. Yaitu sebagai saksi untuk tersangka mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng dan mantan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DK dan AAM," katanya.

Pasek diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Anggota Komisi X DPR yang bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hanya saja, Priharsa tak mengetahui terkait substansi apa Pasek diperiksa KPK.

Selain Pasek, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya, yakni Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukitawati Isa, dan staf PT Biro Insinyur Eksakta Sonny Anjangsono dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat ini.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info