Komisi III Minta LPSK Perjelas Status Dua Komisionernya
Berita

Komisi III Minta LPSK Perjelas Status Dua Komisionernya

Myra Diarsi berencana menempuh upaya hukum karena merasa diperlakukan sewenang-wenang.

Hukumonline News
Hukumonline News
Fat
Bacaan 2 Menit

 

“Dengan kata lain aroma mafia peradilan telah menyentuh lembaga ini. Jadi, mohon kiranya ini bisa dituntaskan secepatnya, sehingga Pak Presiden bisa mengambil sikap apakah dipertahankan atau tidak beberapa anggota yang diduga terlibat tadi,” tuturnya.

 

Anggota LPSK Myra Diarsi berdalih apa yang dilakukannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari LPSK. Menurutnya, hubungan dirinya dengan Anggodo Widjojo hanya sebatas pekerjaan. Saat itu, lanjutnya, pemohon perlindungan adalah Anggoro (kakak kandung Anggodo), tapi karena Anggoro tidak bisa dihubungi, maka Anggodo lah yang dijadikan penghubung.

 

Komisioner yang membidangi perlindungan terhadap saksi dan korban ini merasa kecewa dengan usulan pemberhentian yang disampaikan tim etik. Ia menegaskan, Tupoksi yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 28 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Kesaksian itu penting apakah dalam keadaan terancam. Adakah rekomendasi dari dokter atau tim ahli psikologi, ini harus dipastikan langsung gak bisa pakai telepati,” katanya.

 

Menurut Myra, selama ini masyarakat telah salah persepsi terhadap dirinya yang sedang menjalankan Tupoksi LPSK. Untuk itu, pihaknya berencana akan menempuh mekansime hukum atas perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya ini. Tapi, ketika ditanyakan kapan akan menggugat, ia tidak bisa memastikan. “Aku akan menempuh mekanisme hukum yang sesungguhnya tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, aku akan menggugat keputusan yang dirasakan sewenang-wenang, itu saja,” tambahnya.

 

Di akhir kesimpulan rapat, Komisi III yang diketuai oleh Benny Kabur Harman mendesak LPSK segera menyelesaikan persoalan yang terjadi diinternalnya. Desakan tersebut lebih kepada peningkatan pengawasan internal yang dilakukan LPSK sendiri. Hal ini dilakukan agar persoalan yang sama ke depannya tidak terjadi lagi.

 

“Komisi III mendesak LPSK untuk meningkatkan pengawasan internal, guna mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh personil LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info