Negara | Pemilih di TPS | Pemilih Via Pos | Total Jumlah Pemilih | Jumlah DPT |
Malaysia | 1.850 | 45.000 | 46.850 | 831.705 |
Singapura | 10.150 | 9.797 | 19.947 | 99.806 |
Hongkong | 151 | 16.350 | 16.501 | 103.931 |
Penampungan TKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direktur Eksekutif Migran Care Anis Hidayah, menjelaskan data tersebut merupakan hasil pemantauan yang dilakukan sejak Nopember 2008 hingga April 2009. Di Hongkong, Migran Care menerjunkan 5 tim untuk memantau, Malaysia ada 25 tim, Singapura 10 tim, dan di penampungan TKI ada 11 orang, tegasnya.
Menurut catatan Migran Care, PPLN di 3 negara itu hanya bersandar pada data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam penetapan DPT tanpa mengecek ulang dengan data terbaru dari keimigrasian atau ketenagakerjaan setempat. Akibatnya banyak data yang usang. Buktinya banyak buruh migran yang telah pulang ke Indonesia atau sudah meninggal, tetapi masuk dalam DPT. Sebaliknya, yang masih aktif bekerja justru banyak yang tak terdaftar dalam DPT.
Migran Care juga menemukan banyaknya data ganda dalam DPT, seperti terjadi di Hongkong, Malaysia, dan Singapura. Di Hongkong, ditemukan ada sekitar 3.850 data pemilih ganda. Begitupun di Malaysia banyak ditemukan calon pemilih menerima 2 kali kiriman surat suara lewat pos. Di Singapura pun demikian, banyak sekali nama ganda dengan ditemukannya 30 sampai 50 nama yang sama, seperi nama Aisah, Anisah, Anita, dll. Akibatnya, dalam beberapa kasus, buruh migran Indonesia mendapat dua surat suara yang keduanya digunakan sekaligus.
Sekitar 10.000 Anak Buah Kapal (ABK) di Singapura pun tak ada yang terdaftar di DPT. Meski saat Pemilu berlangsung ada sekitar 200-an ABK mendatangi KBRI di Singapura, namun mereka tak dapat menggunakan hak pilihnya karena tak terdaftar. Ironisnya, banyak nama laki-laki dalam DPT di Singapura. Namun, faktanya ada sekitar 85.000 pemilih yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga semuanya adalah perempuan.
Migran Care pun menilai PPLN kurang transparan mengumumkan DPT baik di perwakilan KBRI maupun di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan hanya di Malaysia yang mengumumkan dan menempelkan DPT di 2 TPS. Akibatnya, banyak buruh migran Indonesia yang tak mengetahui apakah mereka terdaftar dalam DPT. Buruh migran yang sebenarnya terdaftar dalam DPT sama sekali tidak tahu dirinya telah terdaftar dan bisa menggunakan hak politiknya, termasuk juga di Hongkong yang DPT tak dipublikasikan di website, ungkap Anis.
Di beberapa penampungan TKI di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Migran Care menilai secara keseluruhan mereka pun tak ada yang terdaftar dalam DPT sebagai pemilih. Ada puluhan ribu calon buruh migran di penampungan TKI yang sama sekali tak diakomodasi oleh KPU. Padahal sejak bulan November hingga Januari 2009 kita telah datangi KPU untuk mengingatkan itu. Namun KPU tak melakukan upaya apapun untuk mengakomodasi hak politik mereka, jelasnya.
















