Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkirakan tahun 2012, jumlah permohonan perlindungan akan semakin banyak. Hal itu menuntut awak LPSK bekerja lebih keras. Tetapi, tuntutan itu tak diimbangi dukungan negara untuk menguatkan upaya perlindungan saksi dan korban.
“Seperti revisi UU No 13 Tahun 2006 tentang PSK tidak masuk dalam program legislasi nasional tahun 2012,” ungkap Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai kala menyampaikan laporan pertanggungjawaban 2011 pada publik di Jakarta, Jumat (13/1).
Menurut Semendawai, revisi UU PSK ini menentukan keberlangsungan perlindungan terhadap saksi dan korban. Karena akan menjadi dasar bagi perlindungan saksi dan korban.
Namun, upaya mengajukan draf RUU PSK pada 2011 ke legislatif, dengan harapan agar masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2012, kandas. “Karena hanya kurang satu syarat saja, harapan kami kandas."
Menurutnya, draf revisi UU PSK sudah disusun sejak 2010 dan berakhir pada 2011. Langkah itu dilakukan karena LPSK berharap revisi disetujui masuk dalam prolegnas 2012 dan segera disahkan pada periode sama.
Tetapi, dari penjelasan Badan Legislatif DPR, revisi UU PSK tidak dapat dimasukkan dalam prolegnas 2012 karena memang tidak dimasukkan dalam daftar prolegnas 2009-2014. Meskipun, semua syarat umum dipenuhi ketika mengajukan ke legislatif seperti memiliki naskah akademik, ada draf revisi.
Kemudian menyertakan hasil-hasil masukan dalam rapat-rapat pembahasan antar instansi dan telah melalui tahap harmonisasi. Tetapi, karena tidak masuk dalam prolegnas 2009-2014, diharuskan ada izin prakarsa dari Presiden agar masuk dalam prolegnas.
“LPSK sudah surati Presiden namun belum dijawab oleh Presiden hingga sekarang,” ungkap Semendawai.
Konsistensi UU
Menurut Semendawai, revisi undang-undang penting agar ada konsistensi penerapan peraturan yang termuat. Semisal revisi mengenai, Pasal 44 UU 13/2006, terkait dengan perlindungan saksi dan korban dalam UU lainnya yang merujuk ke UU 13/ 2006 harus lebih ditegaskan.
Tujuannya, agar peraturan perlindungan saksi dan korban pada peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini harus dianggap tidak berlaku sehingga tidak menimbulkan dualism pengaturan dan memperkuat kepastian hukum.
Pasal 44
Pada saat undang-undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. |
Tetapi, faktanya, masih ada peraturan perundangan yang masih digunakan. Semisal PP No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Lalu, PP No 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Serta Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara.
Revisi juga memuat sejumlah perluasan pihak yang dilindungi, tak sebatas saksi maupun korban. Hal itu terjadi karena sejAK berdiri, tak hanya saksi dan korban saja. Pelapor, anak, maupun ahli juga masuk dalam kategori yang harus dilindungi dalam revisi undang-undang.
Semendawai memaparkan, kebutuhan revisi UU PSK juga untuk mengantisipasi makin banyaknya permohonan perlindungan ke LPSK. Dia melansir, pada 2011 angka permohonan perlindungan ke LPSK meningkat 121 persen. Tahun 2011 tercatat ada 340 permohonan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 154 permohonan.
Status pemohon adalah 95 saksi, 92 korban, 86 pelapor, 48 tersangka, 12 terdakwa, dan tujuh berstatus terpidana. Pemohon terbanyak datang ke LPSK karena alasan menerima ancaman nonfisik seperti serangan hukum, dikriminalisasi, dihambat atau diberhentikan dari pekerjaan mencapai persentase 75 persen. Lalu karena ancaman fisik (20 persen) dan ancaman keduanya (5 persen).
Sebanyak 94 permohonan terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Semendawai, jumlahnya memang masih kecil jika dibandingkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lain.
Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiyani menyatakan jenis perlindungan yang diminta terbanyak adalah perlindungan hukum. Namun dia menambahkan, dari jumlah 340 laporan yang diterima, ada sebanyak 167 akhirnya ditolak karena masalah administrasi, laporan bukan ranah LPSK.
Diperkirakan, tutur Semendawai, permohonan akan meningkat pada tahun 2012 karena LPSK mulai banyak dikenal.
