Ubi societas ibi ius—di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sebuah adagium dari Marcus Tullius Cicero ini menekankan bahwa hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat beradab. Penegakan hukum yang adil, menjadi salah satu variabel maju atau tidaknya sebuah negara.
Sayangnya, hukum kerap kali dipandang sebagai ilmu ’langit’. Beragam aspeknya lebih dulu dicap ’terlalu tinggi’, sehingga ada begitu banyak masyarakat yang tidak memahami hukum. Kurangnya pemahaman ini, tak jarang mengakibatkan pelanggaran. Di sinilah edukasi hukum punya peran penting, terlebih untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, kontribusi aktif masyarakat dalam menghadapi isu hukum, bahkan dapat semakin meningkat.
Dalam praktiknya, upaya edukasi hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat, bukan tugas satu pihak saja. Kantor-kantor hukum di Indonesia, misalnya, tetap perlu menunjukkan keterlibatannya dalam menyediakan edukasi hukum yang lebih inklusif dan mudah diakses.
”Bagi kami, peran ini tidak hanya menunjukkan tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat reputasi sebagai institusi yang peduli dan kompeten, meningkatkan daya saing di industri hukum,” kata NKHP Law Firm.
NKHP Law Firm setidaknya memiliki empat upaya untuk mengembangkan edukasi hukum. Misalnya, dengan penyederhanaan materi hukum yang disampaikan agar lebih relevan dan mudah dipahami. Proses ini dapat ditunjang dengan memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan, serta mengintegrasikan pendekatan praktis seperti studi kasus dan simulasi.
Kedua, dengan bergabung menjadi Mitra Klinik Hukumonline sebagai media penjembatan antara para praktisi hukum dengan masyarakat yang membutuhkan akses hukum. Sebagai ’Mitra Klinik Terbaik Spesialisasi Pidana’, cara ini terbilang berdampak signifikan, sebab memungkinkan akses informasi menjadi tak terbatas ruang dan waktu. Melalui platform ini, NKHP dapat memperluas jangkauan layanan edukasi hukum, meningkatkan eksposur terhadap publik, komunitas hukum, dan klien potensial, serta memperkuat posisi mereka sebagai firma yang proaktif dalam berbagi keahlian hukum, khususnya di bidang pidana dan komersial.
”Kami berharap dapat turut memperluas pemahaman masyarakat tentang hukum pidana serta memberikan edukasi yang relevan terkait tipikor, TPPU, dan kepailitan yang sering dianggap kompleks. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kami untuk mendukung literasi hukum yang lebih baik di Indonesia, serta memperkaya pengalaman dalam menangani kasus-kasus hukum yang mungkin tidak selalu dapat kami tangani dalam situasi komersial,” lanjut NKHP.
