Di era digital ekonomi ini, tidak dapat dipungkiri penggunaan media elektronik dan internet menjadi kebutuhan utama. Termasuk juga kebutuhan dalam bertransaksi perdagangan yang biasa kita sebut e-commerce. Sebagai media dalam menjual barang melalui e-commerce, munculah berbagai lapak/ruang dagang baik nasional maupun internasional yang kita kenal dengan sebutan marketplace. Dengan semakin meningkatnya jumlah transaksi melalui marketplace, semakin tinggi juga persoalan model transaksi baik dalam tahap pre-purchase ataupun post-purchase. Pada kedua tahap tersebut harus dapat memberi jaminan perlindungan pada konsumen, misalnya standar ketentuan minimum penyedia jasa, penjual, atau produsen pada marketplace pada tahap pre-purcase hingga penyelesaian sengketa pada tahap post purchase yang dikenal dengan Online Dispute Resolution (ODR).

Pentingnya ODR dalam Perlindungan Konsumen
Online Dispute Resolution adalah sebuah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan media internet tanpa harus bertemu muka (face to face). Manfaat yang diperoleh dalam memilih metode ini sangat banyak yaitu adanya efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dibandingkan penyelesaian secara konvensional secara luring. Selain efisiensi, penyelesaian melalui ODR dapat meminimalisir ketimpangan psikologi yang berbeda antara dua pihak yang berkonflik karena tidak perlu bertatap muka langsung.
Dalam bidang Perlindungan Konsumen tentu saja mekanisme ODR sangat dibutuhkan, seiring peningkatan kebutuhan e-commerce setiap tahunnya. Karena belum terdapat standar khusus, acapkali hasil yang diperoleh ketika menggunakan metode ODR tidak memuaskan bagi konsumen, karena sampai saat ini masih terbatas pada return dan refund, sehingga diperlukan pengaturan untuk pemenuhan hak konsumen dalam hal pemberian ganti rugi baik materiil maupun immateriil.
Selama lebih dari seperempat abad usianya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum cukup mengakomodir persoalan tersebut. Hanya angin segar yang bertiup mengabarkan bahwa akan terdapat amandemen UUPK yang secara spesifik mengatur tentang implementasi ODR dalam UUPK. Semoga saja dapat memenuhi harapan konsumen digital Indonesia.
Keadilan dan Transparansi dalam ODR
Keadilan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli secara garis besar mendasarkan penerapan moralitas dari Tuhan dalam menyelesaikan konflik untuk menjaga stabilitas norma sosial demi mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Keadilan menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam implementasi ODR, terutama dalam penyelesaian sengketa konsumen. Sebab, bagaimanapun bargaining position/daya tawar konsumen dan pelaku usaha sangat timpang. Dimana konsumen memiliki posisi yang lebih rendah atau lebih lemah dibandikan pelaku usaha yang memiliki keunggulan baik dari segi permodalan, psikologis, informasi, sumber daya dsb. Oleh karenanya relasi kuasa sangat mungkin dalam ODR. Apakah konsumen dapat memperoleh haknya dengan adil dan memuaskan ketika berkonflik dengan pelaku usaha melalui dunia maya?
Adanya transparansi proses penyelesaian sengketa juga perlu mendapat prioritas pengaturan dalam implementasi ODR. Melalui ODR diharapkan para pihak dapat saling mengetahui segala bentuk informasi termasuk time line masing-masing pihak untuk menggunakan haknya membela diri sampai pada akhir putusan ganti rugi.
Tantangan dan Peluang ODR
Tantangan dalam implementasi ODR bukan hal yang mudah dilakukan. Terlebih, dalam hal teknologi informasi yang harus memenuhi standar keamanan tertentu yang perlu dibuktikan dengan sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan siber dan ISO 27001 untuk privasi data. Selain dalam hal teknologi, ketersediaan regulasi yang komprehensif dan implementatif juga diperlukan untuk mengatur mengenai proses hingga eksekusi melalui ODR. Selanjutnya kesadaran konsumen menambah literasi tentang segala risiko dan aturan transaksi secara online juga menjadi tantangan tersendiri dalam menggunakan ODR. Diperlukan keahlian khusus untuk mengatur teknis pemanfaatan ODR. Dalam hal dasar hukum beracara pun diperlukan kajian lebih mendalam mengingat hukum ganti rugi di Indonesia telah usang.
















