Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani menyebutkan kalau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Syariah akan segera beroperasi. OJK optimis kalau rencana pembentukan BPJS yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip syariah itu bisa dijalankan pada tahun 2016 nanti.
“InsyaAllah di tahun 2016 ini akan jalan,” ujar Firdaus dalam jumpa pers akhir tahun di kantor OJK, Jakarta Rabu (30/12).
Akan tetapi, kata Firdaus, nantinya BPJS Syariah ini bukanlah menjadi badan atau lembaga baru tersendiri. Namun, BPJS Syariah ini nantinya hanyalah berupa produk yang sifat serta prinsipnya diterapkan sesuai dengan syariat Islam. Kesepakatan bahwa BPJS Syariah nantinya hanya berupa produk asuransi tak lepas dari perdebatan panjang yang terjadi antara OJK dengan pihak Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
“Memang agak alot dengan DSN-MUI. Akhirnya pada kesimpulan kita tidak membuat BPJS dalam bentuk badan khusus BPJS Syariah atau unit syariah. Tapi nanti berupa produk yang sifatnya syariah,” paparnya.
Selain perdebatan yang alot, kesulitan lain yang menghambat pembentukan BPJS Syariah ini adalah kendala pendanaan yang seringkali defisit. Kendala lainnya adalah permasalahan mengenai pengelolaan serta penyetoran premi asuransi untuk BPJS Syariah ini.
OJK dan DSN-MUI, lanjut Firdaus, punya kesepakatan kalau pengelolaan premi untuk BPJS Syariah ini dikelola oleh bank syariah. Ia berharap, kehadiran BPJS Syariah ini menjadi pilihan bagi konsumen sebagai asuransi yang dipilihnya. “Ini pilihan bagi konsumen dia ingin yang mana,” tutupnya.
“InsyaAllah di tahun 2016 ini akan jalan,” ujar Firdaus dalam jumpa pers akhir tahun di kantor OJK, Jakarta Rabu (30/12).
Akan tetapi, kata Firdaus, nantinya BPJS Syariah ini bukanlah menjadi badan atau lembaga baru tersendiri. Namun, BPJS Syariah ini nantinya hanyalah berupa produk yang sifat serta prinsipnya diterapkan sesuai dengan syariat Islam. Kesepakatan bahwa BPJS Syariah nantinya hanya berupa produk asuransi tak lepas dari perdebatan panjang yang terjadi antara OJK dengan pihak Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
“Memang agak alot dengan DSN-MUI. Akhirnya pada kesimpulan kita tidak membuat BPJS dalam bentuk badan khusus BPJS Syariah atau unit syariah. Tapi nanti berupa produk yang sifatnya syariah,” paparnya.
Selain perdebatan yang alot, kesulitan lain yang menghambat pembentukan BPJS Syariah ini adalah kendala pendanaan yang seringkali defisit. Kendala lainnya adalah permasalahan mengenai pengelolaan serta penyetoran premi asuransi untuk BPJS Syariah ini.
OJK dan DSN-MUI, lanjut Firdaus, punya kesepakatan kalau pengelolaan premi untuk BPJS Syariah ini dikelola oleh bank syariah. Ia berharap, kehadiran BPJS Syariah ini menjadi pilihan bagi konsumen sebagai asuransi yang dipilihnya. “Ini pilihan bagi konsumen dia ingin yang mana,” tutupnya.
