Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melarang pemberian upfront fee dari perusahaan asuransi kepada bank terkait kerjasama bancassurance. Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK, Dumoli F Pardede, mengatakan upfront fee merupakan biaya operasional perbankan dalam menjual produk bancassurance yang biasanya dibayarkan perusahaan asuransi pada awal kerjasama dilakukan.
Ia menilai pemberian upfront fee ini dapat merugikan keuangan perusahaan asuransi tersebut. "Pemberian upfront fee belum ada jaminan kepastian bahwa kerjasama tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan asuransi," kata Dumoli dalam sebuah seminar bertajuk 'Menyingkap Tabir Bancassurance di Tanah Air' di Jakarta, Kamis (12/6).
Biasanya, kerjasama bancassurance antara perusahaan asuransi dengan perbankan bersifat executive dealing. Dalam kerjasama ini diharapkan perusahaan asuransi dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Executive dealing tersebut dapat terjadi lantaran adanya permintaan upfront fee oleh bank.
"Kedepannya, praktik seperti ini akan dilarang untuk menjaga kemampuan perusahaan asuransi dalam mengelola keuangan demi memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis," katanya.
Dumoli mengatakan, selain melarang pemberian upfront fee, dalam menciptakan iklim pertumbuhan bisnis asuransi yang sehat OJK akan melakukan pengaturan terkait aspek prudential. Salah satunya mengenai pengawasan produk bancassurance. Otoritas juga akan mengeluarkan ketentuan agar tercipta same level playing field antara perusahaan asuransi dan bank atau sesama perusahaan asuransi.
Untuk membuat aturan-aturan tersebut, OJK tengah menunggu guideline dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dumoli berharap, guideline tersebut segera diselesaikan KPPU agar aturan dapat segera diterbitkan. "Produk asuransi yang ekslusif, tentunya akan menciptakan unfair competition di bisnis asuransi. Kami akan meminta kepada KPPU (guideline, red)," katanya.
Berdasarkan data yang dirilis OJK, kerjasama bancassurance yang telah dilaporkan dan dicatat hingga 21 April 2014 sebanyak 1057 kerjasama. Kerjasama tersebut berasal dari 26 perusahaan asuransi jiwa yang bekerjasama dengan 40 bank dan ada 23 perusahaan asuransi umum dengan 67 bank.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Chandra Setiawan, mengatakan KPPU telah memetakan permasalahan yang terkait dengan bancassurance dari sisi pandang persaingan usaha. Salah satu permasalahan yang diawasi KPPU adalah executive dealing akibat kerjasama bancassurance antara perusahaan asuransi dengan perbankan.
"OJK telah memberikan masukkan bahwa praktik ekslusif antara perusahaan asuransi dengan bank dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat", katanya.
Atas dasar itu, KPPU terus mendorong agar praktik kerjasama bancassurance yang mengerucut pada executive dealing menjamin persaingan usaha terjadi secara sehat. Ia berharap, dalam kerjasama ini tak hanya satu perusahaan yang menikmati. Namun, terdapat kesempatan bagi perusahaan asuransi lain untuk mengikuti rencana kerjasama bancassurance tersebut.
"Executive dealing boleh, tapi prosesnya harus melalui tender atau beauty contest," kata Chandra.
Menurutnya, aturan ini penting agar konsumen tak dirugikan. Ia menilai, kerjasama yang dilakukan secara tertutup memicu terjadinya perilaku antipersaingan jika kerjasama tersebut dilakukan oleh perusahaan yang dominan. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi pasar lain.
"Jika tanpa tender, itu kecenderungan dia membatasi orang lain untuk masuk," katanya.
Transparansi ini, kata Chandra, bertujuan untuk mencegah perilaku abuse dari perusahaan asuransi dan bank yang bekerjasama ekslusif. Selain itu, transparansi dipercaya dapat membuka kesempatan usaha yang sama, sesuai dengan asas persaingan usaha yang sehat.
"Aturan yang dibuat jangan sampai menjangkau perusahaan tertentu saja, tapi juga bisa diterima oleh perusahaan lain," katanya.
Sebagaimana diketahui, aturan mengenai kerjasama bancassurance, dijelaskan bahwa bentuk kerjasama tersebut hanya diatur berdasarkan SE BI No.12/35/DPNP Tahun 2010. Namun, dalam aturan tersebut belum diatur secara jelas mengenai batasan jumlah perusahaan asuransi untuk model bisnis referensi.
Di tempat yang sama, Vice Chairwoman on Membership and Communications Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Christine Setyabudhi, menyambut baik wacana transparansi komisi bancassurance. Ia menilai wacana ini memihak kepada nasabah. Hal tersebut dikarenakan, nasabah dapat mengetahui secara rinci mengenai produk asuransi yang akan dan telah dimilikinya.
Christine menambahkan, transparansi ini dapat memperjelas pemahaman masyarakat mengenai produk asuransi yang ditawarkan. "Dengan aturan ini kami berharap akan membuat masyarakat dan nasabah menjadi lebih lega, karena mereka juga mengetahui ada komisi yang dibayarkan kepada bank. Saat dijelaskan dengan benar, harusnya semua bisa lancar," pungkasnya.
Ia menilai pemberian upfront fee ini dapat merugikan keuangan perusahaan asuransi tersebut. "Pemberian upfront fee belum ada jaminan kepastian bahwa kerjasama tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan asuransi," kata Dumoli dalam sebuah seminar bertajuk 'Menyingkap Tabir Bancassurance di Tanah Air' di Jakarta, Kamis (12/6).
Biasanya, kerjasama bancassurance antara perusahaan asuransi dengan perbankan bersifat executive dealing. Dalam kerjasama ini diharapkan perusahaan asuransi dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Executive dealing tersebut dapat terjadi lantaran adanya permintaan upfront fee oleh bank.
"Kedepannya, praktik seperti ini akan dilarang untuk menjaga kemampuan perusahaan asuransi dalam mengelola keuangan demi memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis," katanya.
Dumoli mengatakan, selain melarang pemberian upfront fee, dalam menciptakan iklim pertumbuhan bisnis asuransi yang sehat OJK akan melakukan pengaturan terkait aspek prudential. Salah satunya mengenai pengawasan produk bancassurance. Otoritas juga akan mengeluarkan ketentuan agar tercipta same level playing field antara perusahaan asuransi dan bank atau sesama perusahaan asuransi.
Untuk membuat aturan-aturan tersebut, OJK tengah menunggu guideline dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dumoli berharap, guideline tersebut segera diselesaikan KPPU agar aturan dapat segera diterbitkan. "Produk asuransi yang ekslusif, tentunya akan menciptakan unfair competition di bisnis asuransi. Kami akan meminta kepada KPPU (guideline, red)," katanya.
Berdasarkan data yang dirilis OJK, kerjasama bancassurance yang telah dilaporkan dan dicatat hingga 21 April 2014 sebanyak 1057 kerjasama. Kerjasama tersebut berasal dari 26 perusahaan asuransi jiwa yang bekerjasama dengan 40 bank dan ada 23 perusahaan asuransi umum dengan 67 bank.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Chandra Setiawan, mengatakan KPPU telah memetakan permasalahan yang terkait dengan bancassurance dari sisi pandang persaingan usaha. Salah satu permasalahan yang diawasi KPPU adalah executive dealing akibat kerjasama bancassurance antara perusahaan asuransi dengan perbankan.
"OJK telah memberikan masukkan bahwa praktik ekslusif antara perusahaan asuransi dengan bank dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat", katanya.
Atas dasar itu, KPPU terus mendorong agar praktik kerjasama bancassurance yang mengerucut pada executive dealing menjamin persaingan usaha terjadi secara sehat. Ia berharap, dalam kerjasama ini tak hanya satu perusahaan yang menikmati. Namun, terdapat kesempatan bagi perusahaan asuransi lain untuk mengikuti rencana kerjasama bancassurance tersebut.
"Executive dealing boleh, tapi prosesnya harus melalui tender atau beauty contest," kata Chandra.
Menurutnya, aturan ini penting agar konsumen tak dirugikan. Ia menilai, kerjasama yang dilakukan secara tertutup memicu terjadinya perilaku antipersaingan jika kerjasama tersebut dilakukan oleh perusahaan yang dominan. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi pasar lain.
"Jika tanpa tender, itu kecenderungan dia membatasi orang lain untuk masuk," katanya.
Transparansi ini, kata Chandra, bertujuan untuk mencegah perilaku abuse dari perusahaan asuransi dan bank yang bekerjasama ekslusif. Selain itu, transparansi dipercaya dapat membuka kesempatan usaha yang sama, sesuai dengan asas persaingan usaha yang sehat.
"Aturan yang dibuat jangan sampai menjangkau perusahaan tertentu saja, tapi juga bisa diterima oleh perusahaan lain," katanya.
Sebagaimana diketahui, aturan mengenai kerjasama bancassurance, dijelaskan bahwa bentuk kerjasama tersebut hanya diatur berdasarkan SE BI No.12/35/DPNP Tahun 2010. Namun, dalam aturan tersebut belum diatur secara jelas mengenai batasan jumlah perusahaan asuransi untuk model bisnis referensi.
Di tempat yang sama, Vice Chairwoman on Membership and Communications Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Christine Setyabudhi, menyambut baik wacana transparansi komisi bancassurance. Ia menilai wacana ini memihak kepada nasabah. Hal tersebut dikarenakan, nasabah dapat mengetahui secara rinci mengenai produk asuransi yang akan dan telah dimilikinya.
Christine menambahkan, transparansi ini dapat memperjelas pemahaman masyarakat mengenai produk asuransi yang ditawarkan. "Dengan aturan ini kami berharap akan membuat masyarakat dan nasabah menjadi lebih lega, karena mereka juga mengetahui ada komisi yang dibayarkan kepada bank. Saat dijelaskan dengan benar, harusnya semua bisa lancar," pungkasnya.
