Total DPS yang tercatat di DSN MUI sebanyak 236 orang. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 160 DPS yang sudah memiliki sertifikat pengetahuan mengenai produk-produk pasar modal syariah. "Kebutuhannya masih banyak," kata Adiwarman.
Menurutnya, DPS berbeda dengan auditor. DPS adalah orang yang menggunakan hasil audditor dan memberikan opini dari hasil audit tersebut. Sedangkan auditor, merupakan pihak yang melakukan audit terhadap produk tertentu. "Setelah diaudit, DSN yang mengeluarkan fatwa," ujar Adiwarman.
Senior Advisor BNP Paribas Investment Partners Eko P Pratomo menilai, di Indonesia belum perlu dibentuk lembaga atau profesi penunjang pasar modal syariah. Soalnya, industri syariah yang ada masih tergolong kecil. Meski begitu, harapan industri syariah dapat bertumbuh pesat tetap diperlukan.
Atas dasar itu, lanjut Eko, yang diperlukan adalah memasukkan anggota DSN yang akan menjadi DPS di perusahaan efek sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal syariah. "Untuk menjaga kesesuaian dan kepatuhan terhadap prinsip hukum syariah ini masih cukup dilakukan oleh DPS," katanya.
Lebih lanjut, Eko mengatakan sebagai regulator OJK perlu mempertimbangkan memasukkan anggota DSN menjadi DPS di perusahaan efek. Pertimbangan ini setidaknya dibalut dalam sebuah peraturan yang diterbitkan OJK.
"Menerbitkan peraturan tentang kewajiban perusahaan efek yang memiliki produk keuangan syariah untuk memiliki DPS atau menggunakan jasa DPS seperti lembaga dan profesi penunjang pasar modal lainnya," pungkasnya.
