Serangan siber terhadap layanan keuangan digital tidak hanya mengancam keamanan data, tetapi juga dapat mengganggu operasional dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Mengantisipasi risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat ketahanan siber penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman mengatakan, penyelenggara LPBBTI perlu mengubah pendekatan keamanan siber (cyber security) menjadi ketahanan siber (cyber resilience). Sebab, perlindungan sistem tidak cukup hanya berfokus pada pencegahan serangan, melainkan juga perlu mencakup kemampuan perusahaan dalam menghadapi dan memulihkan layanan ketika terjadi insiden.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden,” kata Agusman dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Pedoman yang diluncurkan pada 10 November 2026 kemarin memuat lima aspek utama yang meliputi tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Baca juga:
- Ini Fokus OJK Kembangkan Industri Keuangan Syariah
- OJK Resmi Atur Demutualisasi Bursa Efek, Batasi Kepemilikan Saham Maksimal 5 Persen
Pedoman tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber penyelenggara. Melalui instrumen ini, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan sistem sekaligus menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menegaskan penguatan keamanan dan ketahanan siber tidak dapat hanya dibebankan kepada fungsi teknologi informasi. Aspek tersebut harus menjadi bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang membutuhkan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.
