Oktober 2001 YLBHI Akan Dibubarkan
Berita

Oktober 2001 YLBHI Akan Dibubarkan

Jakarta, hukumonline Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akan dibubarkan. Pemberdayaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di daerah, pelaksanaan otonomi daerah, dan perkembangan situasi politik kontemporer menjadi pertimbangan untuk membubarkan lembaga yang sudah dikenal dekat masyarakat itu.

Hukumonline News
Hukumonline News
Leo/Bam
Bacaan 2 Menit
Oktober 2001 YLBHI Akan Dibubarkan
Hukumonline

Kabar pembubaran itu diungkap sendiri oleh Wakil Ketua YLBHI, Munir dalam seminar yang diselenggarakan untuk memperingati 30 tahun LBH Jakarta. Munir menyatakan, yang harus dilakukan LBH saat ini adalah mengubah format kerja pengacara maupun non-pengacara di LBH menjadi format membangun proses gerakan.

Perubahan itu perlu dilakukan, ungkap Munir, karena proses advokasi di pengadilan yang telah dilakukan LBH selama ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi perubahan politik atau kondisi demokrasi secara nasional.

"Yang harus dilakukan oleh LBH, tidak bisa tidak adalah mengubah strategi dasar  organisasinya yang selama ini bertumpu pada hukum semata menjadi hal yang lebih luas, karena orang banyak mempertanyakan ketidakadilan sosial dan politik," ujar pria yang baru saja menerima penghargaan dari UNESCO ini.

Menurut Munir, transisi politik  yang terjadi di Indonesia harus diikuti dengan transisi politik di LBH sendiri. LBH, lanjut Munir, harus mentransformasikan dirinya dalam tantangan Indonesia baru. "Tanpa itu LBH hanya akan menjadi kendaraan rongsokan dan dinosaurus. Badan besar, suara keras, tapi nggak bisa melakukan apa-apa," seloroh Munir.

Munir memberi contoh seperti apa yang terjadi pada 1993. Ketika itu LBH merupakan suatu organisasi besar dan suaranya keras. Namun, tidak signifikan dan tidak mempengaruhi proses apapun dalam perubahan politik nasional.

Tidak perlu orang besar

Lebih lanjut Munir menyatakan, untuk menghadapi masa yang akan datang LBH tidak lah memerlukan orang-orang besar atau terkenal. "Tetapi mereka yang secara signifikan mau terjun dalam proses gerakan masyrakat, dalam proses transformasi politik," ujar tokoh 1998 versi majalah Ummat ini.

Munir menambahkan, LBH harus menjadi bagian intelektual gerakan perubahan, dan menjadi bagian dari proses kepemimpinan perubahan, bagian dari elemen-elemen yang membangun organisasi masyarakat.

"YLBHI itu sudah merupakan keputusan politik LBH, dan Bambang Widjajanto adalah Ketua YLBHI terakhir, dan pasca itu tidak ada lagi Ketua YLBHI, semua akan menjadi bagian dari proses yang egaliter, dan 14 kantor di daerah akan menjadi milik masyarakat yang selama ini berhubungan dengan mereka," kata Munir.

Perubahan politik di LBH, lanjut Munir, juga bisa menjadi pilot project bagi kebutuhan politik nasional yang terus menerus gagal mengakhiri perdebatan dari rezim orde baru. "Bantuan hukum tanpa perubahan yang struktural dalam sistem kekuasaan tidak akan menghasilkan apapun," ungkapnya.

Redefinisi dan reposisi

Sementara itu, pengamat politik Hermawan Sulistyo mengomentari 30 tahun LBH Jakarta menyatakan, LBH sudah seharusnya melakukan redefinisi dan reposisi. Melihat dan mengamati kembali lahan-lahan yang telah diambil oleh orang lain, yang orang lain itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari LBH sebelumnya. Demikian ungkap pengamat yang akrab disapa Mas Kiki itu.

Lahan LBH sekarang, menurutnya, sudah tidak bisa dimonopoli lagi. Hermawan berpendapat, banyak organisasi-organisasi yang sekarang sudah menonjol di bidang-bidang tertentu, misalnya ELSAM, Taqwa, dan lain-lain. "Kalau mau jujur, wilayah tradisional aktivitas LBH sudah nggak jelas, harus ada reorientasi menyangkut perdebatan klasik antara litigasi versus advokasi," ujarnya.

Hermawan mengingatkan, sudah saatnya LBH memikirkan dirinya sendiri, dengan memiliki unit usaha seperti Magsaysay Foundation. "Kalau Cuma mengandalkan funding, LBH mau hidup dari mana?," tanya Hermawan.

Unit usaha itu, kata Hermawan, harus dikelola dan diawasi secara profesional, bahkan kalau perlu meminta orang yang selama ini memberikan donasinya untuk menemani manajemennya terlebih dahulu. "Baru kemudian LBH masuk ke wilayah idealisme yang nggak perlu mikirin duit, karena dana dari unit usaha bisa digunakan untuk operasional," ujar pria yang pakar di bidang sosiologi ini.

Dengan demikian, ujar Hermawan, LBH tidak lagi dipusingkan dengan hal-hal yang bersifat finansial. "Bagaimana besok ngasih makan pegawai, besok bersidang membela petani yang minta bantuan," ujarnya memberi contoh.

Batu loncatan

Mengenai image bahwa LBH sering digunakan sebagai batu loncatan untuk kesuksesan para alumninya Hermawan mengingatkan agar tidak lagi digunakan istilah alumni LBH. "Jangan gunakan istilah alumni deh, kalau pakai istilah itu bikin sekolah advokat saja disini," ujarnya.

Ketidaksetujuan Hermawan itu didasari alasan bahwa penggunaan istilah alumni itu menjadi cermin LBH hanya sebagai batu loncatan para aktivisnya. "Semangat alumninya pun nggak ada," ujarnya. Hermawan memberi contoh Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis.

"Saya sedih kalau LBH cuma nyetak alumni yang kaya begitu, mungkin satu mobil mewahnya Todung kalau dijual bisa ngidupin kantor ini 6 bulan," ujar Hermawan berseloroh. Suka atau tidak suka, menurut Hermawan, Todung dibesarkan di LBH. "kalau dia merasa ada komitmen moral, saya jual mobil mewahnya dan duitnya dikembalikan kesini (LBH, red)," ujar Hermawan.

Konfederasi

Ketika dimintai keterangannya, Munir menyatakan bahwa tidak ada lagi YLBHI di tingkat nasional. " Format yayasan dibubarkan, sebagai gantinya konfederasi," ungkap Munir. Konfederasi merupakan representasi daerah-daerah yang akan menjalankan fungsi koordinasi untuk tingkat nasional.

Jadi, menurut Munir, di daerah-daerah itu LBH akan menjadi organisasi yang berdiri sendiri-sendiri sementara di tingkat nasional menjadi representasi dari daerah. Munir mengakui, struktur yayasan yang dibuat dahulu adalah untuk menyelamatkan aktivitas YLBHI akibat represi Orde Baru yang begitu kuat. 

Akan tetapi, menurut Munir, dalam proses negara sekarang yang sudah berubah dan menuntut pekerjaan serta struktur organisasi yang lebih demokratis tidak perlu lagi menggunakan struktur yayasan. "Nanti ada Dewan Ekskutif Nasional LBH," ujar Munir.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info